Tanpa Anggaran Rutilahu, LSM.SNIPER INDONESIA Ambil Sikap Bangun Rumah Warga Yang Roboh

BEKASI, KABARSEBELAS.COM - Masudi (52), Berharap bantuan program pemerintah Kabupaten Bekasi dalam rangka membantu masyarakat yang rumahnya tidak layak huni (RUTILAHU) dan sudah mengajukan sampai empat kali, namun tidak juga direalisasikan, sehingga rumahnya hampir roboh dan sangat memprihatinkan. Melihat kondisi rumahnya seperti itu, dia mencoba mencari bantuan.

"Alhamdulillah saya dapat bantuan lewat bang Izhar saya dibantu, rumah saya dibongkar dan sudah berdiri dengan bantuan beberapa pihak." Ungkapnyanya dengan bahagia".

Lanjut kata Masudi, "Saya tidak menyangka, ada perhatian yang begitu besar dari rekan-rekan, dari pihak luar juga Pa Ibnu Kades Samudra jaya, Pa H.Carsim dari Segara makmur, dan lainnya, dari rekan media Kabarsebelas.com juga terimakasih sudah support saya, saya tidak bisa membalas semua kebaikan ini, insyaallah saya doakan ada ganjaran pahala yang berlipat ganda dengan keikhlasannya rumah saya sudah dibangun." Tuturnya".

Izhar Ma’sum Rosadi, S.IKom, Ketua SNIPER INDONESIA Kabupaten Bekasi, ketika ditemui media Kabarsebelas.com, Minggu,(03/12). Mengatakan " Saya prihatin dengan kondisi dilapangan, terkait pengelolaan program rutilahu di Kabupaten Bekasi, khususnya Kecamatan Tarumajaya, sangat saya sayangkan, Program andalan Bupati Bekasi tentang Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) diduga  tidak tepat sasaran. Pasalnya banyak rumah warganya yang harusnya masuk kategori layak dapat program tersebut dan bahkan sudah beberapa kali mengajukan tidak juga terealisasi, sepertinya ada yang janggal dengan kondisi dilapangan. Saya bersama rekan-rekan yang lain akan terus mengawal dan mendalami temuan dilapangan." Terangnya".

Masih kata Izhar,  "Menurut sumber dilapangan dilaporkan bahwa rumah warga yang masih layak huni, berlantai keramik malah mendapat bantuan program itu, apakah itu sesuai SOP nya? Standarnya gimana itu? kami akan terus dalami untuk memperkuat bukti-bukti temuan dilapangan. Pa Masudi ini sebagai contoh agar diperhatikan pemerintah setempat, jangan sampai terulang seperti ini, masa orang dari mana-mana yang pada peduli kondisi warga sini ? " Tutupnya". (Sbh)

Pemerintah Kabupaten Bekasi Perlu melakukan Pembaharuan Manajemen Pemerintahan Daerah Melalui pendekatan “Management Back to Basic”

Oleh : Izhar Ma'sum Rosadi, S.IKom

Seorang sahabat berkata kepada ku “Apa susahnya duit yang bersumber dari rakyat dikembalikan lagi untuk pembangunan kepentingan rakyat, realisasikan aja secara jelas, transparan dan jangan khawatir kalian apalagi takut tidak kebagian. Bukankah honor dan tunjangan kalian jelas ada dalam setiap mata anggaran?”

Masyarakat kabupaten bekasi telah melaksanakan pesta demokrasi yaitu Pemilukada 2017. Sebagai sebuah proses, puncaknya ada pada bilik suara, penghitungan, dan penetapan siapa yang menjadi pemenangnya. Menjadi pemenang pemilukada 2017 bukanlah tujuan akhir, melainkan sebagai awal untuk menepati janji. Kemenangan Hj Neneng Hasanah Yasin dalam pilkada 2017 menunjukkan adanya keinginan politik (political will) dan tindakan politik (political action) yang kuat dan nyata untuk melakukan pembaharuan sesuai tuntutan masyarakat. Setelah berbagai perubahan dan keputusan politik selesai disepakati, masih banyak hal besar yang harus dilakukan dan dibenahi untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang lebih baik. Seperti yang dikemukakan oleh Leonard D.White (2001 dalam Wasistiono), : “Kegiatan administrasi dimulai pada saat kegiatan politik selesai”. Dengan demikian setelah berbagai proses untuk membuat keputusan politik yang mendasar telah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga politik, diperlukan tindak lanjut kegiatan administratif oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Salah satu diantaranya adalah membangun kembali manajemen pemerintahan daerah kabupaten Bekasi yang lebih responsif  terhadap tuntutan aspirasi masyarakat Bekasi maupun perubahan secara eksternal. Penyebab kegagalan bangsa utamanya dalam hal manajemen baik manajemen sektor publik maupun sektor privat. Mis-manajemen / salah urus menjadi faktor utama kegagalan disemua lini kehidupan bangsa baik dalam pengelolaan kekayaan negara, pendapatan negara, anggaran, jasa, perdagangan, teknologi serta manajemen SDM, permasalahan ini dapat diperkecil ketika pihak terkait menggunakan manajemen yang baik, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Tataran manajemen pemerintahan daerah perlu memperoleh perhatian yang signifikan dari pemerintah daerah kabupaten Bekasi  apabila warga kabupaten Bekasi ini ingin berubah menjadi Kabupaten Bekasi Lebih Baik dan Lebih Sejahtera.

Diantara Permasalahan yang ada di kabupaten Bekasi

Pertama, Kabupaten Bekasi meraih JUARA ke-4 se-Indonesia sebagai Daerah Pengendap Dana APBD di Bank sebesar 1,5 Trilyun lebih. Itulah bukti "prestasi" kepemimpinan Bupati Neneng Hasanah Yasin. Presiden Joko Widodo mengkritik Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin karena anggaran daerah yang mengendap di bank mencapai Rp 1,5 triliun lebih. Kritikan tersebut pun ditanggapinya dengan santai, dengan mengatakan bahwa "Segera kita belanjakan" (Neneng, Selasa, 9 Agustus 2016). Neneng mengatakan bahwa besarnya anggaran yang mengendap di bank lantaran nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) milik pemerintahnya cukup besar. Bahkan, pada 2015 hampir mencapai Rp 5 triliun. Adapun, sisa lebih perhitungan anggaran mencapai Rp 1 triliun lebih. "Jangan disamakan dengan daerah yang APBD-nya kecil. Kemudian dianalogikan bahwa ada daerah yang nilai APBD-nya Rp 1 triliun, kemudian penyerapannya mencapai Rp 500 miliar, otomatis nilai silpa Rp 500 miliar. Sisa itu tidak bisa dibandingkan dengan Kabupaten Bekasi, karena dalam penyerapan lebih banyak daerahnya, meskipun silpa nilai lebih banyak. Lebih lanjut, Neneng memastikan bahwa, anggaran yang mengendap tersebut akan segera dibelanjakan, karena pemerintah daerah tengah melakukan penghitungan. Selain silpa, dana itu terdapat dana efisiensi surplus yang mencapai Rp 305 miliar lebih dan juga akan menekan nilai silpa kurang dari Rp 500 miliar. Sementara itu Wakil Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja justru merasa optimis kalau penyerapan anggaran tahun 2017 berjalan dengan baik. Kendati saat ini masih minim, akan dikebut sejumlah kegiatan termasuk kegiatan fisik yang menyerap anggaran besar. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, Kabupaten Bekasi, mengatakan bahwa dana yang dimaksud Presiden bukan dana mengendap. Menurut dia, dana tersebut ialah deposito berjangka sebesar Rp 1,1 triliun yang berasal dari silpa 2015 serta kas yang dialokasikan untuk setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Silpa 2015 langsung dimasukkan ke dalam APBD Murni 2016. Setiap SKPD jika membutuhkan anggaran untuk belanja bisa menggunakan dana tersebut sewaktu-waktu. Jika dana pada kas habis, maka diambil dari deposito berjangka tersebut. Deposito diadakan karena pemerintah menargetkan pendapatan dari bunga sebesar Rp 68 miliar setiap tahun.Target kami silpa tahun ini tidak lebih dari Rp 500 miliar. Penyerapan tidak bisa 100 persen karena ada efisiensi ketika lelang.

Pendapat berbeda, berasal dari H. Daris, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, yang mengatakan pengendapan dana tersebut bukan masalah sepele. Karena itu, lembaganya meminta kepada Bupati agar segera bertindak, yang mana jika dana diserap bisa segera dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu Fraksi Gerinda menilai kalau angka silpa yang masih tinggi menjadi potret buruk bagi kinerka SKPD karena anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan daerah nyatanya banyak disimpan di Bank. Anden menyatakan bahwa Silpa yang tinggi ini (Rp 755,57 milyar)   bukan karena efisiensi anggaran tapi karena menurut fraksi gerindra karena penyerapan anggaran yang rendah, seharunya pemerintah bisa menekan kebijakan daerah untuk menyerap APBD secara maksimal. Kalau minimnya serapan anggaran harus menjadi intropeksi bersama, kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Bekasi belum mencapai pada pencapaian kinerja untuk pembangunan.

Kedua, Kabupaten Bekasi Darurat Korupsi? Bahwa sudah ke-3 kalinya terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pemkab Bekasi. Pertama oleh Tim Saber Pungli Polres Metro Bekasi di Disnaker dan OTT yang ke-2 di Kecamatan Cikarang Barat yang SPDP-nya sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. OTT yang ke-3 kali ini Senin (18/9/17) di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadau (BPMPPT) Kabupaten Bekasi oleh Tim Saber Pungli Polda Metro Jaya.

Ketiga, Pengguna media sosial di Kabupaten Bekasi lagi ramai memperbincangkan tentang Dana ADD dan permasalahannya. Beragam komentar bermunculan tentang penggunaan dana tersebut, diduga mulai untuk DP mobil, renovasi rumah, keperluan pribadi lainnya, dan tidak transparan pengelolaannya.

Keempat, di Kabupaten Bekasi terjadi kekisruhan PPDB Online yang mana tidak jarang Orang Tua Calon Siswa “mengamuk” dan unjuk rasa. 
Dan masih banyak lagi persoalan lainnya.

Menarik mengambil suatu analogi, jika dikaitkan dengan pendapat Wakil Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja yang menyatakan bahwa akan dikebut sejumlah kegiatan termasuk kegiatan fisik yang menyerap anggaran besar. Pengalaman penulis tatkala memperjuangkan kerusakan jalan Marunda Makmur Batas DKI sampai dengan Tanah Baru Kecamatan Tarumajaya saja, yanag mana bahwa pada 14 Januari 2017 telah terjadi kesepakatan bersama mengenai perbaikan jalan (peningkatan jalan), hingga tulisan ini dibuat, jalan tersebut masih belum dibangun kembali, sehingga masih kurang nyaman dan membahayakan pengguna jalan.

Dikaitkan secara teoretis, dengan mengutip pendapat Osborne dan Gaebler (1999)  bahwa masalah utama yang dihadapi pemerintah daerah dewasa ini, khususnya kabupaten Bekasi Jawa Barat  adalah bukanlah terletak pada “Apa” yang akan dikerjakan, melainkan pada “Bagaimana” cara mengerjakannya. Artinya adalah bahwa faktor manajemen memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan Negara yang dijalankan oleh pemerintah daerah  kabupaten Bekasi. Tataran manajemen perlu memperoleh perhatian yang signifikan dari pemerintah daerah kabupaten Bekasi apabila warga kabupaten Bekasi ini ingin adanya perubahan ke arah Bekasi lebaih baik dan sejahtera. Krisis multidimensional  yang terjadi saat ini sebagian besar disebabkan oleh lemahnya manajemen pemerintahan daerah kab Bekasi di semua lini dan sektor. Manajemen pemerintahan kabupaten Bekasi yang dijalankan selama ini diciptakan untuk lebih banyak mengabdi pada kekuasaan dan berupaya secara sistematik melanggengkan kekuasaan sehingga kurang berorientasi pada kepentingan publik. Pandangan masyarakat selama ini lebih banyak ditujukan pada orang-orang yang akan dan telah duduk dalam pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa unsur manusia nampaknya dianggap lebih penting daripada sistem yang dijalankannya. Padahal dengan membangun sistem yang baik akan dipilih orang yang baik pula. Selain itu dengan sistem yang baik akan mengurangi ketergantungan pada orang yang menjalankan sistem. Dengan perkataan lain tanpa adanya sistem yang baik maka jalannya organisasi pemerintahan daerah akan sangat bergantung pada fokus pemimpinnya (leader centered) bukan berorientasi pada sistem (system centered). Pola pemerintahan daerah semacam ini akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, karena basis kewenangan yang dikembangkan akan lebih bercorak karismatik dibandingkan basis kewenangan bercorak nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintahan kabupaten Bekasi sekarang ini hendaknya perlu memberi perhatian pada pembenahan sistem, termasuk sistem manajemen pemerintahan daerah. Perubahan tersebut hendaknya dilakukan dalam sebuah strategi besar (grand strategy) yang menjadi payung untuk berbagai perubahan pada sektor dan lini, agar tidak terjadi pembaharuan yang bersifat tambal sulam.

Strategi itu antara lain Pembaharuan Manajemen Pemerintahan, Pembaharuan Manajemen Pemerintahan Daerah Melalui pendekatan “Management Back to Basic”, Pembaharuan Fungsi Manajemen Pemerintahan Daerah serta Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Daerah.  Dengan demikian strategi Pembangunan sistem manajemen pemerintahan yang responsif menjadi semakin penting manakala jabatan-jabatan puncak pemerintahan baik di tingkat pemerintah pusat maupun jabatan puncak ditingkat pemerintah daerah lebih didasarkan pada pertimbangan politik (aspek akseptabilitas) dibandingkan dengan pertimbangan kemampuan (aspek kapabilitas).

Tak cukup 2E namun 4E juga 

Perubahan sosial dengan berbagai kecenderungan besar secara timbal balik mempengaruhi pula manajemen yang dijalankan pada berbagai organisasi, sebab organisasi sebagai wadah kerjasama guna mencapai tujuan. Perubahan besar pada manajemen pemerintahan terjadi dengan adanya konsepsi pemikiran dari Osborne dan Gaebler (1999) yang menawarkan perlunya transformasi semangat kewirausahaan pada sektor publik.Osborne dan Gaebler mengemukakan sepuluh pokok pikiran yang intinya mengurangi peranan pemerintah dengan memberdayakan masyarakat serta menjadikan sektor pemerintah menjadi lebih efisien. Inti pemikiran Osborne dan Gaebler ini sejalan dengan Savas dan Barzelay. Berkaitan dengan efisiensi Stewart (1997) mengemukakan bahwa kegiatan organisasi pemerintah yang baik tidak cukup hanya memenuhi criteria 2E (efficiency dan effectiveness) melainkan harus memenuhi criteria 4E (economy, Efficiency, effectiveness, equity) artinya pemerintah tidak memperhatikan faktor efisien dan efektif di dalam menjalankan organisasinya melainkan juga perlu memperhatikan faktor ekonomis dan keadilan. Osborne bekerjasama dengan Plastrik (2000) mengemukakan 5 strategi untuk melakukan pembaharuan pemerintahan, kelima strategi tersebut adalah :The core Strategy, The Consequences strategy, The costumer Strategy, The control strategy, dan the culture strategy. Ke lima strategi tersebut perlu digunakan untuk meningkatkan kinerja sektor publik agar menjadi lebih baik. Strategi tersebut sekaligus juga menunjukkan bahwa pemerintahan yang berpusat pada masyarakat (the customer centered government).

(Penulis adalah pemerhati social, warga Negara Indonesia, sudah mukim kurang lebih 10 tahun di Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Penulis dapat dihubungi di 081290937578, email: izhar.mr@gmail.com)

PEMBANGUNAN MARUNDA TERMINAL

Oleh : Izhar Ma'sum Rosadi, (Pemerhati/Aktivis Sosial dan Lingkungan, tinggal di kecamatan Tarumajaya Bekasi Jabar)

Penulis ketika melakukan pengawasan berbasis warga di Marunda Terminal pada 17 April 2017

Pembangunan Marunda Terminal

Marunda Terminal merupakan pelabuhan milik swasta yang berada di Marunda Center desa Segaramakmur kecamatan Tarumajaya kabupaten Bekasi Jawa Barat. Pemerintah RI memang membuka kesempatan bagi swasta untuk membangun pelabuhan Kebijakan Kementerian Perhubungan membuka izin badan usaha pelabuhan (BUP) bagi swasta untuk membuka pelabuhan umum dinilai sangat membantu BUMN pelabuhan. Sebab selama ini Indonesia masih kekurangan fasilitas pelabuhan untuk melayani pengguna jasa. Sebagaimana diketahui, berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan, selama ini pengelolaan pelabuhan umum hanya boleh dilakukan oleh BUMN pelabuhan dan Kementerian Perhubungan. Namun PP tersebut kemudian direvisi menjadi PP 64 Tahun 2015, dimana peraturan tersebut membolehkan BUP bisa menjadi pengelola pelabuhan umum. Semakin banyak pelabuhan yang disediakan pihak swasta, maka akan semakin baik untuk mengurangi antrean kapal di pelabuhan milik BUMN. Oleh karena itu, perlu ada peran swasta dalam pembangunan pelabuhan umum. Otoritas Pelabuhan menjadi pihak yang berwenang untuk pemberian ijin konsesi bagi pelabuhan umum. Memang, sebagaimana petunjuk Presiden RI bahwa konsesi merupakan salah satu dari skema yang dikembangkan. Konsesi adalah pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lain. Dalam dunia kepelabuhanan, konsesi diartikan sebagai hak penyelenggaraan pelabuhan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan kepada pemegang ijin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) terhadap objek konsesi.

Perjanjian konsesi diatur berdasarkan beberapa peraturan perundangan, yaitu UU no 17 tahun 2008 tentang pelayaran, PP no 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, PP no 64 tahun 2015, PERMEN KEMENHUB no PM.15 tahun 2015 tentang konsesi dan perjanjian kerjasama lainnya antara pemerintah dengan badan usaha pelabuhan di bidang kepelabuhanan dan PERMEN KEMENHUB no. 166 tahun 2015.  Pengusaha pelabuhan harus menghitung dengan seksama sebelum melakukan perjanjian konsesi sebagaimana ditetapkan dalam PP no. 61 tahun 2009 pasal 74 ayat 2 bahwa jangka waktu konsesi disesuaikan dengan pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar sehingga negara tidak merugikan pengusahasa. Pada dasarnya pembangunan suatu pelabuhan harus berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional (“RIPN”). RIPN ini merupakan perwujudan dari Tatanan Kepelabuhan Nasional yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian , pengembangan pelabuhan dan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan. Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang bersangkutan memuat dua hal yaitu Kebijakan pelabuhan nasional dan rencana lokasi dan hierarki pelabuhan.

 

 

Foto Diambil pada 17 April 2017 

Dalam proses pembangunan suatu Pelabuhan Umum terdapat bebeberapa Penetapan/Perizinan awal yang harus diperoleh oleh Penyelenggara Pelabuhan (baik itu Otoritas Pelabuhan maupun Unit Penyelenggara Pelabuhan) agar dapat melaksanakan Pembangunan Pelabuhan, adapun Penetapan/Perizinan tersebut beberapa diantaranya adalah jaminan kelestarian Lingkungan; Izin reklamasi; Izin Terminal umum, dan izin lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pembangunannya pun selazimnya harus sesuai dengan spasial tata ruang dan mendukung kesejahteraan masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional di wilayah pesisir melalui program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Pembangunan Marunda Terminal

Keberadaan tenaga kerja asing (TKA) bukanlah fenomena baru bagi Indonesia. Keikutsertaan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan penanaman modal asing sebagai salah satu target Pemerintah untuk mengenjot ekonomi nasional adalah beberapa faktor yang menyebabkan penambahan kuantitas TKA di Indonesia. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), melalui pengaturan dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 49, telah memasukkan TKA sebagai bagian dari dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Rangkaian aturan di bidang ketenagakerjaan terkait TKA telah digulirkan sebagai pedoman dalam tataran pelaksana, antara lain Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Permenaker 16/2015) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 35 Tahun 2015 (Permenaker 35/2015),  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing, Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.

Sign/Rambu berbahasa Asing

Di sekitar camp tersebut, terdapat sign (rambu) yang berbahasa asing. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa camp tersebut adalah camp untuk tenaga kerja asing yang digunakan oleh Marunda Terminal dalam pembangunan Jetty. Dalam memperkerjakan TKA diperlukan beberapa hal untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, diantaranya adalah

1.       Memiliki dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

2.       Memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

3.       Sudah melakukan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA ke disnaker

4.       Sudah melakukan pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi TKA yang digunakan.

 

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Seiring dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian diperbaiki menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004, paradigma birokrasi di Indonesia mengalami perubahan dari paradigma pemerintahan yang sentralistik ke arah desentralistik. Partisipasi publik dalam kebijakan pembangunan di negara-negara yang menerapkan demokrasi termasuk di Indonesia bukanlah hal yang baru. Sebagai suatu konsep dan praktek pembangunan, konsep partisipasi baru dibicarakan pada tahun 60-an ketika berbagai lembaga internasional mempromosikan partisipasi dalam praktek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.  Berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan Negara merupakan hak warga Negara. Pengawasan masyarakat merupakan bentuk partisipasi aktif dalam proses pembangunan yang merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan diatur dalam Pasal 1 Deklarasi Hak atas Pembangunan yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB 41/128 tanggal 4 Desember 1986. Dalam deklarasi ini dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk berperan serta, berkontribusi dan menikmati pembangunan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Walaupun sistem negara kita sudah dilengkapi dengan lembaga-lembaga perwakilan masyarakat/ rakyat, tetapi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara tetaplah penting untuk mendukung terjadinya penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari kejahatan. Landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah UUD 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga Negara. Untuk mendalami hal tersebut kita dapat berangkat dari norma dasar yang terdapat dalam UUD 1945 khusus nya dalam Pasal 33, yang menyebutkan bahwa “bumi, air, angkasa dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam pembangunan, partisipasi semua unsur masyarakat dengan kerja sama merupakan kunci utama bagi keberhasilan pembangunan. Dalam hal ini partisipasi berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri (self-reliance) dalam usaha memperbaiki taraf hidup masyarakat.
 

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pada kajian di atas, penulis menyimpulkan bahwa ;

1.   Dalam pembangunan pelabuhan memerlukan dokumen-dokumen dan atau perizinan-perizinan, beberapa diantaranya adalah Jaminan Kelestarian Lingkungan, Izin Pengerukan dan Izin Reklamasi serta Izin Terminal Umum. Pembangunannya harus sesuai dengan spasial tata ruang dan mendukung kesejahteraan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional di wilayah pesisir melalui program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

2    Penggunaan TKA dalam pembangunan pelabuhan memerlukan beberapa perizinan atau dokumen, beberapa diantaranya adalah; Memiliki dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); Memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); Sudah melakukan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA ke disnaker; dan Sudah melakukan pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi TKA yang digunakan.

3.   Peranserta masyarakat dalam pembangunan melalui kerja sama merupakan kunci utama bagi keberhasilan pembangunan. Hal ini berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri (self-reliance) dalam usaha memperbaiki taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan bahwa:

1.   Dalam pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, Marunda Terminal selazimnya sudah memiliki dokumen-dokumen dan atau perizinan-perizinan, seperti Jaminan Kelestarian Lingkungan, Izin Pengerukan dan Izin Reklamasi serta Izin Terminal Umum

2.   Marunda Terminal selazimnya sudah; memiliki dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); Memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); Sudah melakukan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA ke disnaker; dan Sudah melakukan pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi TKA yang digunakan.

3.   Unsur Pemerintah terkait selazimnya melakukan monitoring dalam pembangunan Marunda Terminal dan penggunaaan TKA

4.   Marunda Terminal selazimnya dapat melibatkan Peranserta masyarakat melalui pemberian kesempatan kerja atau usaha di dalamnya memperbaiki taraf hidup masyarakat sekitar.

 

Akibatkan Jalan Rusak, PT PGN Dilaporkan Warga ke Camat Tarumajaya Bekasi

Dwi Sigit Adrian, Camat Tarumajaya, Kabupaten Bekasi bersama H Daris, Wakil Ketua DPRD Kab Bekasi serta inisiator pertemuan Izhar M Rosadi, S.IKom saat berdiskusi tentang penanganan sarana jalan yang rusak akibat galian pipa gas PGN. (foto: tahar)

BEKASI, KORANMETRO.com - Diduga buruknya penanganan masalah perbaikan jalan setelah selesainya proyek penanaman pipa gas milik perusahaan gas negara (PT PGN) di wilayah Tarumajaya dan wilayah Babelan Bekasi, yang dalam pelaksanaan pekerjaannya dipercayakan oleh PT PGAS Solution menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat Tarumajaya hingga Babelan Bekasi.

Masyarakat Tarumajaya dalam hal ini diwakili oleh Izhar M Rosadi, S.IKom bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi H Daris, anggota DPRD Kabupaten Bekasi Haryanto, para tokoh pemuda dan tokoh masyarakat setempat mendatangi kantor Camat Tarumajaya pada Rabu (14/12/2016) kemarin guna menindak lanjuti aduan warga terkait rusaknya infrastruktur sarana jalan akibat penanaman pipa gas distribusi yang dinilainya sangat merugikan.

Menyikapi hal tersebut, Camat Tarumajaya, Dwi Sigit Adrian dalam sambutannya menyatakan rasa terima kasihnya atas kritikan masyarakat dan berharap agar pertemuan ini bisa ditindak lanjuti dengan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan.

Terkait masalah perbaikan jalan setelah selesainya proyek penanaman pipa gas milik PGN, Sigit mengakui bahwa dirinya pernah dipanggil ombusman RI sebanyak dua kali. Akibat tidak maksimalnya perbaikan jalan karena tidak sesuainya struktur serta ketebalan bahannya. Akibatnya banyak memakan korban jatuh dan terpeleset karena jalan yang rusak.

"Saya sudah menyurati dan memohon kepada pihak PGN untuk memperbaiki jalan yang rusak di sepanjang Jalan Pantai Makmur hingga tanah baru dan juga meminta agar memperbaiki Jalan Irigasi yang ditanggul. Saya sudah menghubungi Pak Erlyn (project manager PGAS)) agar segera memperbaikinya bahkan saya juga minta jalan di Marunda Makmur diperbaiki walaupun dia berkelit bahwa bukan PGN saja yang bekerja di situ tapi ada pertagas," ujarnya menjelaskan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, H Daris menilai apa yang sudah dilakukan camat sudah sesuai dengan aturan. Dan jauh sebelum pipa gas ditanam PGN awalnya dirinya juga pernah didatangi tokoh pemuda dan tokoh masyarakat karena ada penolakan cukup serius sampai rapat di komisi C yang dipimpinnya menolak.

"Rapat pertama hingga rapat ketiga semuanya saya tolak. Tapi kalau sekarang, semua tokoh-tokoh, semua rekan-rekan harus berpikir ke arah yang baik. Tidak mungkinlah kita harus menolak tentang PGN, saya juga setuju sekali dengan apa yang sudah Pak Camat sampaikan bahwa beliau sudah mengambil inisiatif mengirimkan surat dan melakukan tekanan, saya rasa ini perlu dibangun bersama. Pak Camat harus dibackup oleh tokoh-tokoh masyarakat agar perusahaan ada tanggung jawabnya, jadi Pak Camat jangan dibiarkan sendiri apalagi terhadap perusahaan yang bandel," jelas H Daris.

Sementara itu Izhar M Rosadi, S.IKom, inisiator pertemuan kepada KORANMETRO.com menyatakan harapannya bahwa pertemuan kali ini adalah langkah awal dalam memperjuangkan hak-hak warga khususnya yang terdampak pipa gas. "Kita akan kawal bersama sama upaya Pak Camat dalam mencari solusi, dan yang utama adalah jaminan keselamatan bagi warga terlintas jika terjadi human/ technical eror, jadi kita tunggu hasilnya dua atau tiga hari mendatang untuk kelanjutan pertemuan selanjutnya" Katanya.

Dari hasil pertemuan yang dihadiri oleh sekitar 20 warga dari berbagai wilayah di Tarumajaya dan Babelan, ada tiga hal yang menjadi pokok pembahasan yaitu:

Camat harus mengundang perusahaan yang ada di wilayah Tarumajaya, jika tidak ada keuntungan bagi masyarakat, perusahan harus angkat kaki.
 
Masalah CSR dari perusahan yang ada di Tarumajaya, PGN harus memberikan konstribusi yang berkelanjutan per tahun kepada masyarakat setempat melalui dana CSR.

Dan hal hal yang menjadi prioritas yang harus dilaksanakan oleh PGN adalah memberikan ganti rugi perbaikan rumah yang rusak, perbaikan jalan, kompensasi wilayah, jaminan keselamatan dan penyerapan tenaga kerja. (har)

Rekomendasi Solidaritas Masyarakat Tarumajaya dan Babelan Terkait Persoalan Pipa Gas 24 Inch

Hati kami terluka tatkala dicurangi....dibodoh-bodohi...Kami melawan dan faktanya..dihadapkan oknum TNI...oknum Polisi...preman kampung...
Inikah Negeri kita???

Persoalan mendasar terkait penolakan pipa gas 24 inch yang melalui bahu jalan dan berdekatan dengan tempat tinggal warga diTarumajaya dan Babelan adalah adanya potensi bahaya kebocoran yang dapat berakibat fatal. 

Sebagaimana tampak dalam foto di atas, bahwa pada Tanggal 26 Juli 2016 Kami, Izhar MR, S.IKom dan Murdalis Djarsay, S.Pd., perwakilan dari Solidaritas Masyarakat Tarumajaya dan Babelan, berkunjung ke Meter Regulating Station (MRS) Muara Bekasi untuk memastikan bahwa pipa gas tekanan tinggi yang melintasi Tarumajaya dan Babelan adalah bukan pipa yang terhubung langsung dengan pipa gas dari Lampung yang bertekanan sangat tinggi (25 bar Gas) . Civil Inspector, Bpk Ahmad menjelaskan bahwa pipa yang melalui kec Tarumajaya dan Babelan adalah pipa gas dari Lampung ke Muara Bekasi melalui laut, kemudian dikoneksikan ke MRS Muara Bekasi yang kemudian diturunkan tekanannya , yaitu dari 25 Bar Gas menjadi 16 Bar Gas. Kemudian, Bpk Tri, Mechanic Inspector juga menambahkan bahwa kontrol keamanan pipa menggunakan teknologi SCADA. 

Terhadap penjelasan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa pipa dengan tekanan 16 Bar Gas dan melalui Tarumajaya dan Babelan masih berkategori TEKANAN TINGGI. Meskipun pipa tersebut dikontrol dengan teknologi canggih, SCADA, pipa tersebut masih memiliki potensi HIGH RISK.

Jika memang terhadap warga yang belum setuju untuk dilintasi pipa gas, kemudian memberikan PERSETUJUANNYA, Kami berpendapat bahwa untuk menekan tingkat potensi resiko tinggi, salah satunya adalah dengan menjadualkan pemantauan pipa di lapangan, secara gradual. Untuk itu perlu pengawasan masyarakat pada pelaksanaan SOP terkait teknis pemantauan pipa yang akan diterapkan oleh PT PGN. 

Kepada para calon warga telintas pipa, kami menghimbau :
1. Para warga agar mengutamakan faktor kenyamanan dan keamanan lingkungan sekitar tempat tinggal
2. Keputusan SETUJU atau TIDAK SETUJU, sepenuhnya ada di tangan para warga. Jika warga menyatakan persetujuanya, tentu didasarkan pula pada besaran nilai kompensasi yang bisa disepakati bersama, antara warga terdampak langsung dengan pihak pemrakarsa proyek, tanpa intervensi dari pihak manapun.

Kepada pihak lain yang hendak mengintervensi warga, URUNGKAN SAJA NIAT ITU !!!  
Saya, Izhar M Rosadi, S.IKom, selaku Ketua Solidaritas Masyarakat Tarumajaya dan Babelan, akan mengecam keras upaya tersebut !!!

Kepada pemrakarsa proyek, kami menghimbau :
1. JIka semua sisa calon warga terlintas pipa gas 24 inch TIDAK SETUJU, maka PINDAH saja jalur pipa ke ruang terbuka, yang tidak berdekatan dengan rumah warga.
2. Jika  semua sisa calon warga terlintas pipa gas 24 inch SETUJU, kami menghimbau : 

• Jalankan program pengelolaan lingkungan secara benar sesuai aturan yang berlaku
• Perbaiki jalan-jalan yang rusak. 3 tahun terakhir ini, kami menikmati buruknya jalan untuk dilalui.
• Agar ada manpower yang dilatih dan didik oleh PT PGN, yng berasal dari warga Tarumajaya dan atau Babelan untuk dilibatkan dalam pemantauan pipa gas ketika sudah beroperasi kelak.
• Agar dalam pelaksanaan program CSR PT PGN kelak, dapat memberikan program pengentasan kemiskinan pada masyarakat ekonomi lemah, sehingga masyarakat tersebut dapat menerima manfaat akan keberadaan PT PGN di wilayahnya. Ini mendesak, agar program CSR tersebut tidak di"kooptasi" oleh segelintir orang, yang mengaku sebagai "DEMANG atau JAWARA KAMPUNG".

Daerah Tarumajaya dan Babelan merupakan daerah yang kaya dan memiliki sumber-sumber Minyak dan Gas. Namun, kesejahteraan hanya dapat dinikmati segelintir atau sekelompok orang. Terdapat angka pengangguran dan angka kemiskinan yang tinggi. Kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya, cukup tinggi.

Semoga ada jalan keluar atas persoalan antara warga dengan pemrakarsa proyek, dan dilakukan secara manusiawi.
Tetap kita jaga persatuan dan kesatuan. NKRI, Harga Mati ! 
Salam Patriot Baghasasi !!!

PEMIMPIN DESA SEGARAJAYA KE DEPAN MESTINYA BUKAN "MAFIA TANAH"

Saya tinggal di kampung kebon kelapa desa Segarajaya kecamatan Tarumajaya kab Bekasi. Ada beberapa warga yang datang kepada saya bercerita tentang Tanahnya yang diduga "Hilang?". Pembelajaran saya atas persoalan tersebut adalah bahwa diduga modus yang dilakukan adalah dengan "memeriksa" tanah warganya. Kemudian, dilakukan pengukuran beda luas dari luas tanah yang tercatat di girik dengan luas fisik sesungguhnya. Jika ada kelebihan luas, maka kelebihan luasnya itulah di"jual?" secara "diam-diam". Padahal, Pemilik atau ahli waris sangat mengetahui batas - batas tanahnya itu. Ini hanya salah satu modus, diduga masih ada modus-modus yang lainnya. Kedepan, warga segarajaya harus semakin cerdas dalam partisipasi politik desa saat Pilkades.

(Titik Nadir) Political Performance di Kabupaten Pringsewu

Berkatalah Mas ‘X’ kepadaku:

“Kemarin saya ngobrol dg temen sekolah (Mas ‘y’), kebetulan satu desa tapi sekarang menjadi desa/pekon hasil pemekaran” sukeherje telo kulen”. Katanya : "Sehari sebelum pelaksanaan pencoblosan Mas ‘y’ dan beberapa orang kumpul bersama, ada Pak Sekda, Anggota Dewan dari partai “ PeKeSe’, "Mr. Zmr", camat “Sukeherje” ... kata "Mr. Zmr": sebarkan isu kepada masyarakat bahwa kalau ” eSJeDe” kalah akan terjadi kerusuhan" . Itu diantara ceritanya. Bahkan temen saya dikasih uang oleh camat utk disampaikan dari pintu ke pintu, ditambah lagi dengan pencapaian target kalau bisa ” eSJeDe” menang telak. Ini jelas konspirasi Aparat Pemerintah dan Anggota Dewan Terkutuk "Zmr" dari partai “ PeKeSe”. Syukurnya temen saya jadi tau, kalau "Zmr" yg sempet dikaguminya adalah sama busuknya. Walau saya dulu pernah presure dia, tapi dia baru percaya setelah mengalaminya sendiri. Uang yg diberi oleh Camat kemudian disampaikan ke RT utk dibagikan ke warga, "Lucunya sang RT adalah TS (Tim Sukses) Bang A’ ab, dan jadilah dia bergreliya atas nama ABTRI". Semoga saja gugatan Ririn dan Abdullah dimenangkan oleh MK, tapi kalau ternyata tetap” eSJeDe” yg menjadi Bupati, ... ????

Sekelumit cerita di atas, menjadi sedikit contoh ekspresi kemuakan, kekecewaan sekaligus ketidakpercayaan publik kepada para wakil rakyat di DPR dan aparat pemerintahan. Bisa saja sebagian orang menganggap tindakan Mas “x” tak lebih dari sekadar peran di panggung publisitas dirinya di jagat maya.

Namun, bagi penulis, tindakan Mas ‘x’ itu senapas dengan apa yang dilakukan wartawan Irak Muntazer al-Zaidi yang melempar sepatu ke muka Presiden AS saat itu,George W Bush. Meskipun berbeda ranah public, sama-sama mengandung pesan protes berbalut kekecewaan mendalam sehingga butuh ekspresi yang tak biasa. Memang, kenyataannya, oknum aparat pemerintah dan anggota DPRD kita seolah-olah tak mau beringsut dari titik nadir kredibilitasnya di mata publik. Karena itu, potret buramnya turun-temurun dari satu periode ke periode berikutnya.

Saat status wakil rakyat sudah disematkan dan pejabat public diangkat, banyak oknum anggota Dewan dan aparat pemerintah yang mempraktikkan politik dasamuka. Muka manis penuh janji dipasang saat berhadapan dengan khalayak, sementara produktivitas kerjanya terjun bebas tanpa arah.Kita tentu berharap DPR dan aparat pemerintah baru punya komitmen untuk menjaga kehormatan diri dan lembaganya.Wajah anggota DPR sebagai wakil rakyat dan pejabat public yang melekat pada diri dan fungsinya harus benar-benar dihayati dan dikendalikan seoptimal mungkin. Bukan sebaliknya, para anggota DPR dan pejabat public mempertontonkan praktik politik Dasamuka.

Dalam dunia pewayangan, Dasamuka merupakan tokoh yang populer dengan nama Rakhwana. Dia adalah raja Alengka yang digambarkan sebagai sosok raksasa bermuka sepuluh lengkap dengan 20 tangan yang dimilikinya. Penggambaran itu menunjukkan kesombongan dan kemauan yang tak terbatas karena selalu ingin diposisikan sebagai kesatria besar. Nama “Rahwana” sendiri memiliki arti “(ia) yang raungannya dahsyat”. Watak politik Dasamuka bercirikan dominatif dan berupaya menempatkan kekuasaan secara penuh dalam kendalinya. Dalam cerita wayang, digambarkan bagaimana Rahwana berambisi menancapkan kekuasaannya di tiga dunia dengan melakukan penyerangan untuk menaklukkan ras manusia, makhluk jahat (asura-rakshasa-dety-danawa), dan makhluk surgawi. Ciri lain politik Dasamuka adalah kerap tak mengindahkan nilai-nilai etika dan moralitas dalam pencapaian keinginannya. Perilaku politiknya dikendalikan oleh kesombongan dan kemauan yang tak terbatas tadi.

Penulis tidak mengharapkan perilaku anggota DPR dan aparat pemerintah seperti watak Dasamuka. DPR dan pemerintah merupakan lembaga yang lahir dari rahim demokrasi. Sehingga sangat tidak tepat jika para anggota DPR dan pejabat public mendominasi atau bahkan menyubordinasikan rakyat yang diwakilinya hanya karena sindrom kekuasaan. Salah satu bukti, mereka tidak berwatak dominatif, harus senantiasa terbuka untuk mau mendengar berbagai tuntutan dan dukungan yang berkembang di masyarakat. DPR bukan lembaga di bawah kekuasaan eksekutif, juga bukan di bawah partai politik, melainkan sebuah dewan terhormat yang semestinya bisa melahirkan berbagai kebijakan umum yang terhormat pula dengan perilaku yang seyogianya dibalut oleh nilai-nilai etis dan moralitas.

Memang, tensi politik di wilayah Kabupaten Pringsewu menghangat seiring dengan munculnya rivalitas antara berbagai kekuatan politik yang bertarung dalam Pilkada. Dalam konteks inilah, politik kerap kali didefinisikan sebagi “who gets what and when”. Sebuah upaya untuk mencapai kekuasaan, yang sejatinya memang menarik minat banyak orang. Menurut Deliar Noer (1983 : 6), Politik merupakan aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat. Kegiatan politik dalam konteks ini menyebabkan munculnya partisipasi politik. Herbert McClosky (1972 : 252) memaknai term partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam proses pembentukan kebijakan umum. The term “Political Participation”Will ever to those Voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the Formation of public policy .

Penyelenggaraan Pilkada tentu saja merupakan aktivitas yang berhubungan dengan kekuasaan. Seluruh partai memiliki kepentingan, begitu pun individu kandidat yang hendak bertarung. Mereka akan mengoptimalkan seluruh kekuatan termasuk kekuatan dari para pendukungnya masing-masing. Jika ada kesiapan untuk menang dalam sebuah rivalitas, seyogyanya juga harus ada kesiapan untuk kalah. Namun demikian, banyak kandidat yang ternyata tidak siap kalah sehingga dengan sadar memicu konflik besar di daerah. Partsipasi politik warga masyarakat kerapkali juga tidak dalam domain kesadaran pemilih rasional (rasional voter) melainkan keasadaran palsu yang dimanipulir oleh ikatan-ikatan tradisional, sentimen etnis, budaya patriarki, ideologisasi agama dan lain-lain.

Warga kabupaten Pringsewu bersepakat untuk berdemokrasi melalui pemilihan langsung di daerahnya. Momentum ini dapat mengukur penampilan politik (political performance) di pemerintahan daerah dalam suatu sistem demokrasi nasional. Indikator-indikator penampilan politik jika merujuk pada pendapatnya Bingham Powel Jr (1982 : 3) ada lima, yakni :

Pertama, legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya. Kedua, pengaturan pengorganisasian perundingan (bergaining) untuk memperoleh legitimasi yang dilaksanakan melalui Pemilu yang kompetitif. Ketiga, sebagian orang dewasa dapat ikut serta dalam proses Pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk menduduki jabatan penting. Keempat, penduduk dapat memilih secara rahasia tanpa ada paksaan. Kelima, Masyarakat dan pemimpinnya bisa menikmati hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul dan berorganisasi serta kebebasan pers.

Kenyataan di Pilkada kabupaten Pringsewu yang sudah terselenggara belum melahirkan legitimasi. Hasil yang ditetapkan belum memiliki wibawa sebagai hasil yang syah, sehingga muncul gelombang penentangan dari berbagai pihak, terutama dari pendukung calon yang kalah.

Jika dilihat dari proses penyelenggaraannya, penentangan (konflik) Pilkada biasanya muncul dari hal-hal sebagai berikut:

pertama, tahapan pendaftaran calon yang umumnya memiliki peluang adanya calon yang gugur atau tidak lolos verifikasi yang dilakukan oleh KPUD.Kedua, sengketa Pilkada juga banyak dipicu oleh tidak maksimalnya proses pendaftaran pemilih.Ketiga, konflik juga sangat mungkin lahir dari ekses masa kampanye. Berbagai upaya melakukan untuk memasarkan politik (marketing of politics) untuk meraih simpati publik, dalam praktiknya sekaligus juga dibarengi dengan tindakan menyerang, mendeskriditkan, black campign, pembunuhan karakter yang dapat menimbulkan rasa sakit hati. Jika menemukan momentumnya, hal ini pun dapat menjadi akselerator konflik dalam Pilkada. Keempat, tahapan yang juga biasanya krusial adalah tahapan penetapan pemenang pilkada. Fenomena yang sering muncul adalah, pihak yang kalah, apalagi mengalami kekalahan dengan angka tipis, selalu mengangkat isu penggelembungan suara, banyak warga yang tidak terdaftar dan persoalan pendataan pemilih lainnya sebagai sumber utama kekalahan. Massa yang merasa tidak mendapat hak pilih biasanya memprotes dan dimanfaatkan oleh pasangan yang kalah. Kelima, konflik juga bisa jadi muncul di proses penetapan pemenang. Kasus di beberapa daerah, DPRD tidak mau menetapkan hasil Pilkada. Terutama, di daerah yang mayoritas anggota DPRD-nya berasal dari kubu yang bersebrangan dengan kandidat yang tepilih. Meskipun tidak memiliki dampak yuridis terhadap hasil pilkada, namun penolakan DPRD tersebut memunculkan sengketa politik berkepanjangan pasca pilkada.

Rentetan kasus dalam penyelenggaraan Pilkada yang berujung konflik bisa jadi memperlemah political performance. Terutama, jika konflik tak bisa dikelola secara baik oleh pihak-pihak yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Pilkada. Penulis menghendaki bahwa pilkada kabupaten Pringsewu ini akan berakhir dengan aman dan damai. Tentu kondisi demikian menyaratkan adanya sistem pengorganisasian perundingan yang tertata dengan baik, berbagai pihak otoritatif seperti KPU, DPRD juga Mentri Dalam Negeri memiliki wibawa untuk membawa konflik pasca Pilkada secara lebih elegan. Jika semua itu terjadi, maka political performance di sebuah daerah dengan sendirinya akan menjadi lebih baik dan tidak berpotensi melahirkan konflik pasca pilkada.

(Penulis lahir dan besar di Kab. Pringsewu, pemerhati social dan politik, kini tinggal di Jakarta, penulis dapat dihubungi melalui nomor 0812 8651 8706)