Oleh ;
Izhar Ma’sum Rosadi (Pemerhati Kehumasan Pemerintah dan Ketua Umum Perkumpulan Baladaya)
(Tulisan ini pernah dipublish di advocatnews.com, trustmedia.id, dan info baru.co.id, pada 24 September 2022)
ADANYA perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang menjabat sebagai Lurah Jatirangga dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) pada Sekretariat DPRD (Sekwan) karaoke berseragam SMA dan Pramuka, menyebabkan viral dan banyak media online yang melakukan pemberitaan atas kejadian tersebut. Lantas kemudian bagaimana Pemkot Bekasi dalam menangani perilaku ASN dan TKK karaoke berseragam SMA.
Pada tanggal 12 September 2022 pemerintah kota Bekasi melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Reny Hendrawati bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karto , serta Hanan Tarya selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) telah melakukan klarifikasi yang telah dilakukan oleh bawahannya, dalam pernyataannya terdapat bahwa kejadian tersebut diluar jam kerja dimana para ASN serta TKK sudah pulang lalu melakukan perayaan pesta ulang tahun salah satu pegawai TKK di lingkungan Sekretaris dewan.
Menilik pada pernyataan Humas DPRD Kota Bekasi ke Publik, melalui situs https://dprd.bekasikota.go.id/read/klarifikasi-pemberitaan-trustmediaid diakses pada 19 September 2022, bahwa pada poin kelima memang diyatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan di luar jam kantor, atau digelar setelah pulang kerja. Pernyataan tersebut patut dikritisi dari sisi Kehumasan Pemerintah.
Kita ketahui bahwa praktik kehumasan sudah dikenal sejak awal abad ke-20, dan hingga saat ini definisi dari public relation(PR) sudah berkembang seiring dengan perubahan peran dan perkembangan teknologi (PRSA, 2012).
Definisi kehumasan dari Frank Jefkins (dalam Morissan (2018), dalam bukuya yang berjudul “Manajemen Public Relations: Strategi Menjadi Humas Profesional”, PR adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik kedalam maupun keluar, antara satu organisasi dengan khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Menurutnya, humas pada intinya senantiasa berkenaan dengan kegiatan penciptaan pemahaman melalui pengetahuan dan melalui kegiatan-kegiatan. Dengan harapan akan muncul suatu dampak positif.
Menurut Public Relation Society of America (2012), menyebutkan ‘public relation is a strategic communication process that builds mutually beneficial relationship between organizations and their public’. Disebutkan juga bahwa selain berperan untuk mempengaruhi, terlibat, dan membangun hubungan dengan stakeholders, peran penting lain dari humas adalah mengantisipasi, menganalisis, dan menginterpretasi opini publik, sikap, serta isu yang bisa memberikan dampak, baik atau buruk, pada rencana maupun jalannya organisasi.
Fungsi paling dasar humas dalam pemerintahan adalah membantu menjabarkan dan mencapai tujuan program pemerintahan, meningkatkan sikap responsif pemerintah, serta memberi publik informasi yang cukup untuk dapat melakukan pengaturan diri sendiri (Lattimore, 2010, dalam Lubis, 2012).
Humas pemerintah itu menjalankan fungsi-fungsi, seperti yang dinyatakan dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, yaitu (a) nation-branding, (b) sosialisasi, (c) edukasi, (d) kampanye program, dan (e) kontranarasi.
Kembali kepada penanganan pemkot Bekasi atas masalah disebutkan di atas, terkesan masalah itu sudah ditangani secara kedinasan dan clear. Lalu kemudian menyampaikan ke public bahwa kejadian itu adalah diluar jam kerja, tanpa data pendukung apapun.
Penulis menilai bahwa pernyataan tersebut tidak sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, yang mana pada Diktum Pertama angka kedua menyebutkan bahwa “menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya….. ”
Kenapa? ASN dan TKK tersebut melakukan kegiatan karaoke berseragam SMA pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 yang mana bukti pendukung seperti Bill/nota karaoke serta tiket parkir di lingkungan tempat karoke tersebut tidak pernah dimunculkan ke publik.
Pada hal, berdasarkan pada penelusuran investigatif yang penulis lakukan bersama tim, kami mendapatkan data dari sumber anonym bahwa kejadian tersebut terjadi pada setidak-tidaknya pukul 15.00 sedangkan jam pulang kerja pada hari Jum'at sesuai perwal Kota Bekasi No 06 tahun 2017 pada pukul 16.00 WIB. Idealnya Pemkot Bekasi pun sudah harus menjalankan aturan sebagaimana pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara, tertanggal 17 Juni 2022.
Jika orientasi praktik kehumasan pemkot Bekasi adalah bandwagon effect dengan memanfaatkan media, maka salah satu yang akan dipertaruhkan adalah integritas! Lebih mengerikan lagi jika institusi pemerintah hanya jadi “tukang suntik” opini. Meminjam perspektif Hypodermic Needle Theory, counter pemberitaan Humas DPRD Kota Bekasi melalui website resminya bisa saja diposisikan sebagai pembentuk opini publik dengan memanfaatkan media seperti jarum yang menyuntikkan informasi kepada khalayak agar terbentuk opini publik yang dikehendaki. Tentu ini cara berpikir tentang hubungan media-khalayak yang jadul! Tak semudah itu khalayak dibentuk persepsinya oleh Humas. Bias metodologis dan etis dalam praktek kehumasan yang dirilis melalui media, dengan cepat akan bisa diraba oleh banyak pihak.*
Tidak ada komentar:
Posting Komentar