STOP PUNGLI PTSL:Pengertian, Tujuan, dan Biaya PTSL

Oleh

Izhar Ma’sum Rosadi, Pemerhati Kebijakan Publik, Pendiri  Perkumpulan Baladaya, Penasehat di Badar Nusantara News. Com, pernah nyantri di Ponpes Al-Qur'an al- Munawwir Jawa Tengah dan Ponpes as Salafiyah Nurul Huda Jember Jawa Timur.

Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) merupakan salah satu kegiatan Prioritas Reforma Agraria dalam kerangka program Prioritas Nasional Pengentasan Kemiskinan melalui legalisasi bidang tanah masyarakat.

Tulisan ini, merujuk pada sumber otentik, salah satunya  dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI),  disajikan guna  menambah pemahaman pada masyarakat tentang PTSL  Tulisan disajikan dalam 3 tematik, yakni pengertian, tujuan dan biaya PTSl, berikut ini.

Pengertian PTSL

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dijelaskan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan (2016:17) menjelaskan bahwa salah satu tahapan dari kegiatan pendaftaran tanah adalah kegiatan pengumpulan data fisik. Pengumpulan data fisik meliputi:1) Penetapan batas bidang tanah, 2) Pengukuran batas bidang tanah, 3) Pemetaan bidang tanah, 4) Pengumuman data fisik, 5) Menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah di aplikasi KKP dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengukuran dan pemetaan bidang tanah. 

Pengumpulan data fisik dalam rangka percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap akan optimal hasilnya apabila dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilaksanakan secara sistematis mengelompok dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap, disamping harus didukung dengan adanya ketersediaan peta dasar pendaftaran tanah. Adapun obyek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya.

Tujuan PTSL

Menurut pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dijelaskan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, Tujuan dari program PTSL ini adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Biaya PTSL

Selanjutya, berkaitan dengan pembiayaan PTSL, BPK RI dalam Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kementerian ATR/BPN ..." Nomor: 211/LHP/XVI/12/2021 tanggal 31 Desember 2021, menguraikan bahwa:

Program PTSL TIDAK DIPUNGUT BIAYA. Peserta PTSL hanya dibebankan biaya pra PTSL yang digunakan untuk membayar kegiatan penyediaan dokumen (surat tanah untuk tanah yang belum memiliki surat tanah), pembuatan dan pemasangan tanda batas dan materai, dan kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

Pembebanan biaya pra PTSL telah diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yaitu Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis. Berdasarkan SKB tiga Menteri tersebut, besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan PTSL terbagi dalam lima Kategorisasi Biaya Pra PTSL, yakni   Kategori I untuk wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, sebesar Rp450.000,00; Kategori II untuk wilayah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat sebesar Rp350.000,00; Kategori III untuk wilayah Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur sebesar Rp250.000,00;Kategori IV untuk wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan sebesar Rp200.000,00; dan Kategori V untuk wilayah Provinsi di wilayah Jawa dan Bali sebesar Rp150.000,00.

Untuk menjalankan program Reforma Agraria melalui kegiatan PTSL, terdapat beberapa sumber pembiayaan yang terdiri dari Rupiah Murni (RM), Hibah Langsung Dalam Negeri, dan Pinjaman Luar Negeri (PLN). Sumber-sumber pembiayaan PTSL; 1) Rupiah Murni (RM)yang berasal dari  DIPA Satuan Kerja , hal itu tercantum dalam DIPA Satuan Kerja sejak disahkan; 2)Hibah Langsung Dalam Negeri yang berasal dari  a. APBD b. CSR BUMN/BUMD c. CSR Swasta d. Masyarakat/Kelompok Masyarakat. Bahwa : (1)Tata cara hibah mengacu pada Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3262/3.3- 100/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017; (2)Menjadi target PTSL, dapat berlanjut pada tahun berikutnya sesuai isi Naskah Perjanjian; (3)Satuan biaya sertipikat mengacu pada biaya PTSL tahun berjalan; 3) Pinjaman Luar Negeri (PLN)yang berasal dari  Bank Dunia yang telah tercantum dalam DIPA Satuan Kerja, berupa  Programme to Accelerate Agrarian Reform (One Map Policy) Di 7 (tujuh) Provinsi: 1. Riau 2. Jambi 3. Sumatera Selatan 4. Kalimantan Barat 5. Kalimantan Tengah 6. Kalimantan Selatan 7. Kalimantan Timur. Pertanggungjawaban dan pelaporan berpedoman pada petunjuk teknis pencairan anggaran PHLN.

Dari uraian di atas, kita daoat menyimpulkan bahwa PTSL akan dapat membantu masyarakat miskin berpenghasilan tak menentu dalam upaya legalisasi tanah miliknya. 

Jadi, jika sampai ada pungutan ilegal dan pelayanan PTSL yang tidak sesuai prosedur dan tidak berkeadilan dan beradab, maka dapat mengganggu tercapainya program prioritas nasional dalam kerangka pengentasan kemiskinan.

Panitia Ajudikasi dan Satgas PTSL itu Dibentuk dan Di sumpah Lho

Pelaksanaan kegiatan PTSL berada di tingkat Kantor Pertanahan dan dilaksanakan melalui Panitia Ajudikasi dan Satgas. Kepala Kantor Pertanahan membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi PTSL dan satgas, yang dituangkan dalam bentuk keputusan. Susunan Panitia Ajudikasi PTSL berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi.

Panitia Ajudikasi PTSL terdiri atas: a) Ketua merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan; b) Wakil Ketua bidang fisik merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan infrastruktur pertanahan; c) Wakil Ketua bidang yuridis merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan hubungan hukum pertanahan; d) Sekretaris, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan; e) Kepala Desa/Kelurahan setempat atau Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya; dan f) Anggota dari unsur Kantor Pertanahan, sesuai kebutuhan.

Apabila dalam keadaan tertentu antara lain keterbatasan SDM, minimnya pelayanan rutin, maka Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dapat dijabat oleh Kepala Kantor Pertanahan, dan pelaksanaan pelantikan sebagai Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat. Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia, setiap Panitia Ajudikasi PTSL dapat dibentuk untuk lebih dari 1 (satu) atau untuk beberapa wilayah kecamatan dengan melibatkan unsur perangkat setiap desa/kelurahan yang bersangkutan. Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi. Satgas Fisik terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara Kementerian, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kementerian, Surveyor Kadaster Berlisensi, dan Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi dan/atau KJSKB. Satgas fisik diketuai oleh Wakil Ketua bidang fisik Panitia Ajudikasi PTSL. Dalam melaksanakan tugasnya Satgas fisik sebagai Pengumpul Data fisik dapat dibantu oleh Petugas Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan) yaitu kelompok masyarakat yang diberi pembekalan dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator sekaligus pelaksana proses pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Jumlah Satgas Fisik pada setiap Kantor Pertanahan dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) dengan menyesuaikan target yang ditetapkan. Satgas Yuridis terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara Kementerian, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kementerian, Perangkat Desa/Kelurahan, perangkat RT/RW/Lingkungan, organisasi masyarakat, Bintara Pembina Desa (BABINSA), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) dan/atau unsur masyarakat lainnya. Satgas Yuridis diketuai oleh Wakil Ketua bidang yuridis Panitia Ajudikasi PTSL. Dalam melaksanakan tugas pengumpulan data yuridis, Satgas Yuridis dapat dibantu oleh unsur-unsur masyarakat antara lain RT/RW, Organisasi Kepemudaan (Karang Taruna), Kelompok Masyarakat, BABINSA, BHABINKAMTIBMAS, Profesi atau bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yang ada di wilayahnya sebagai Pengumpul Data Yuridis melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Satgas Yuridis pada setiap Kantor Pertanahan dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) dengan menyesuaikan target yang ditetapkan. Satgas Administrasi terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara Kementerian, dan dapat dibantu oleh Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kementerian. Satgas Administrasi diketuai oleh Sekretaris Panitia Ajudikasi PTSL. Satgas Administrasi di bawah koordinasi dan membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Panitia Ajudikasi PTSL. Satgas Administrasi membantu menyusun dan mengelola kebutuhan sarana dan prasarana selama kegiatan PTSL berlangsung. Panitia Ajudikasi PTSL, mempunyai tugas: a) Menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL; b) Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya; c) Memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d) Memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah; e) Mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah dikumpulkan; f) Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan; g) Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak; h) Menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan i) Melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis. Hasil Kegiatan (Output) dari kegiatan ini adalah SK Kepala Kantor Pertanahan mengenai Panitia Ajudikasi PTSL dan Satgas. Berita Acara Pengangkatan Sumpah Panitia Ajudikasi PTSL dan Satgas, dan SK Pembentukan Puldatan (jika ada).

Salah satu contohnya bahwa Panitia ajudikasi PTSL dan Satgas itu di SUMPAH, yaitu berdasarkan pada hasil penelusuran informasi di Kabupaten Bekasi, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Drs. Hiskia Simarmata, M.Si melalui surat Nomor : 8/UND-32.16.UP.02.03/I/2022 Bekasi, tertanggal 4 Januari 2022 mengundang 54 Kepala DEsa di Kabupaten Bekasi (1. Kepala Desa Pantai Hurip, Kecamatan Babelan; 2. Kepala Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan; 3. Kepala Desa Bunibakti, Kecamatan Babelan; 4. Kepala Desa Muarabakti Kecamatan Babelan; 5. Kepala Desa Kedung Jaya, Kecamatan Babelan; 6. Kepala Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan; 7. Kepala Desa Sukabungah, Kecamatan Bojong Mangu; 8. Kepala Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung; 9. Kepala Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia; 10.Kepala Desa Karang Setia, Kecamatan Karang Bahagia; 11.Kepala Desa Karanganyar, Kecamatan Karang Bahagia; 12.Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karang Bahagia; 13.Kepala Desa Karangrahayu, Kecamatan Karang Bahagia; 14.Kepala Desa Karangsatu, Kecamatan Karang Bahagia; 15.Kepala Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia; 16.Kepala Desa Bojongsari, Kecamatan Kedung Waringin; 17.Kepala Desa Karang Harum, Kecamatan Kedung Waringin; 18.Kepala Desa Karang Mekar, Kecamatan Kedung Waringin; 19.Kepala Desa Mekarjaya, Kecamatan Kedung Waringin; 20.Kepala Desa Karanghaur, Kecamatan Pebayuran; 21.Kepala Desa Karangjaya, Kecamatan Pebayuran; 22.Kepala Desa Karangreja, Kecamatan Pebayuran; 23.Kepala Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran; 24.Kepala Desa Kertasari, Kecamatan Pebayuran; 25.Kepala Desa Sumber Urip, Kecamatan Pebayuran; 26.Kepala Desa Sumberreja, Kecamatan Pebayuran; 27.Kepala Desa Sumbersari, Kecamatan Pebayuran; 28.Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Sukatani; 29.Kepala Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani; 30.Kepala Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani; 31.Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani; 32.Kepala Desa Sukadaya, Kecamatan Sukawangi; 33.Kepala Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi; 34.Kepala Desa Sukawijaya, Kecamatan Tambelang; 35.Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Tambelang; 36.Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang; 37.Kepala Desa Sukarapih, Kecamatan Tambelang; 38.Kepala Desa Sukarahayu, Kecamatan Tambelang; 39.Kepala Desa Sukamantri, Kecamatan Tambelang; 40.Kepala Desa Sukabakti, Kecamatan Tambelang; 41.Kepala Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan; 42.Kepala Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan; 43.Kepala Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan; 44.Kepala Desa Jejalenjaya, Kecamatan Tambun Utara; 45.Kepala Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara; 46.Kepala Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara; 47.Kepala Desa Sri Amur, Kecamatan Tambun Utara; 48.Kepala Desa Sri Jaya, Kecamatan Tambun Utara; 49.Kepala Desa Sri Mahi, Kecamatan Tambun Utara; 50.Kepala Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara; 51.Kepala Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Taruma Jaya; 52.Kepala Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya; 53.Kepala Desa Samudra Jaya, Kecamatan Taruma Jaya; 54.Kepala Desa Pusakarakyat, Kecamatan Taruma Jaya) ke 54 desa merupakan Daftar Lokasi PTSL Tahun Anggaran 2022.

Undangan tersebut dalam rangka Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitia dan Satuan Tugas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2022

Lalu kemudian, berkaitan dengan pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Bekasi, Bupati Bekasi memberikan arahan melalui Surat Edaran Nomor PM.05/01/SE-66?DPMD/2022 Tentang Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bekasi, tertanggal  15 September 2022 menguraikan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2018 terkait Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL), program ini direncanakan akan berlangsung hingga tahun 2025, maka penting disampaikan kepada Camat dan Pemerintahan Desa untuk; Pelaksanaan pembuatan sertifikat tanah melalui Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL), Pemerintahan Desa dalam pelaksanaannya wajib sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Pemerintah Desa wajib tetap menjalankan pelayanan kepada masyarakat untuk program pemerintah melalui Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Camat mengevaluasi  program PSL tersebut sesuai dengan situasi perkembangan persertifikatan tanah melalui Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL) di wilayah Pemerintahan Desa masing-masing.  Surat ditandatangani oleh Pj Bupati Bekasi, Dr.H.Dani Ramdan, MT.

Pungutan Liar dalam Pandangan Hukum Islam

Pungutan liar atau pungli dapat di artikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melaggar aturan. Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan tranksaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang. Pungli menjadi jalan pintas masyarakat untuk mencapai tujuannya. Namun, tidak dapat di pungkiri, pungli jelas merugikan negara dan bangsa dalam bentuk penurunan daya saing. Maju mundurnya sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh generasi yang dimiliki bangsa itu. Sebab generasi yang baik akan mencetak bangsa yang kuat dan berwibawa.

Imam Adz Dzahabi berkata bahwa orang yang melakukan pungutan liar mirip dengan perampok jalanan yang lebih jahat daripada pencuri. Orang yang menzalimi orang lain dan berulang kali memungut upeti, maka dia itu lebih zalim dan lebih jahat dari pada orang yang adil dalam mengambil pungutan dan penuh kasih sayang pada rakyatnya. Bahwa  orang yang mengambil pungutan liar, pencatat dan pemungutnya, semuanya bersekutu dalam dosa, sama-sama pemakan harta haram. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa tiada suatu peristiwapun di dalam Islam, melainkan di situ ada hukum Allah. 

Ditinjau dari sisi syariat, pungutan liar dapat dipadankan dengan kata ar-risywah.

Pungutan liar dapat dikategorikan sebagai arrisywah apabila kedua bela pihak sepakat, juga bisa dikategorikan sebagai perampasan (al-ghasbu) juga bisa dikategorikan pemungutan cukai (al-maksu), yakni apabila pungutan tersebut bersifat memaksa, misalnya apabila tidak menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada yang berwenang, maka urusannya akan di persulit, Allah telah menurunkan syari’at terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.  Syariat ini memiliki ciri khas rasional dibekali wahyu sebagai sumber rujukan guna menjadikan agama ini sebagai jalan yang lurus mencapai kebenaran di sisi Allah.

Agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kejujuran, baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain lain. Islam yang bearti keselamatan bagi para umat manusia yang memeluknya yang berarti menjauhkan umatnya dari perbuatan yang menyesatkan dan merugikan orang lain. Ketika seseorang memiliki iman yang mantap selalu merasa bersama dengan Allah. Allah maha melihat, maha mengawasi. Kemudian juga model pencegahan dari aspek ibadah, sebab salah satu fungsi ibadah itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. 

Ahkam Jayadi, "Membuka Tabir Kesadaran Hukum" (2017:14) menjelaskan bahwa  bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama Islam (di dalam al-Quran dan Hadist) tidak hanya berisi kaidah-kaidah yang mengatur tentang tata cara beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi berisi juga kaidahkaidah tentang interaksi sosial yang ada di tengah masyarakat bahkan mengatur tentang Negara. 

Dalam agama Islam dengan jelas menerangkan bahwa penganutnya dilarang untuk melakukan perbuatan memakan yang bukan haknya.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Quran QS. al-Baqarah/2:188: 

“Wa laa ta’kuluu amwaalakum  bainakum bil baatili wa tudluu bihaa ilal hukkami  lita’kulu fariqam min amwaalinnaasi bil ismi wa antum ta’lamuun “ (Q.S. 2:188)

Dalam Tafsir Al-Ibriiz menguraikan bahwa “Wa laa ta’kuluu (lan ojo podo mangan siro kabeh) amwaalakum ( ing piro piro bondho iro kabeh ) bainakum (ing ndalem antarane iro kabeh ) bil baatili ( kelawan batal ) wa tudluu ( lan nggowo siro kabeh ) bihaa (kelawan piro piro bondho )  ilal hukkami (marang pirang-pirang hakim )  lita’kulu (supoyo mangan siro kabeh ) fariqam ( ing sak panthan ) min amwaalinnaasi (saking piro-piro bandhane menungso ) bil ismi ( kelawan duso ) wa antum ( khale utawi siro kabeh ) ta’lamuun (ing podo ngerti siro kabeh )”

Dalam kitab tafsir Al-Ibriiz menerjemahkan ayat tersebut, yaitu  “siro  ora diparingaken ngalap bondhone liyan kanthi dalan kang ora bener, opo dene ugo ora diparingaken nggugat,serta nyorok (nyogok) marang poro hakim, kanthi tujuan supoyo siro kabeh iso ngalap bandhane liyan kelawan dedalan kan ora bener (doso) ing khale siro kabeh podho ngerti yen siro kabeh sing ora bener”.

Kementrian Agama Republik Indonesia mengartikan ayat tersebut, sebagai berikut: 

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil,  dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. 2:188)

Selain ayat di atas, larangan memakan harta dengan jalan yang batil pun tertuang dalam QS. AnNisa/4: 29. 

“Yaa aiyuhallazii na  ’aamanu laa ta’quluu amwaalakum bainakum bilbaatili illa antaquuna tijaarotan antaroodhin mingkum, walataqkulu angfusakum, innalloha kaana bikum rohiima.” (QS. 4:29)

Dalam Tafsir Al-Ibriiz menguraikan bahwa Yaa aiyuhallazii na ( he eling eling wong wong), ’aamanu (  kang podo iman al alladziina ), laa ta’quluu (ojo podo mangan siro kabeh), amwaalakum (ing piro-piro bondho iro kabeh), bainakum (ing ndalem antarane siro kabeh), bilbaatili ( kelawan batil),  illa antaquuna ( kejobo yento ono al awwalakum), tijaarotan (iku bondo dagangan), antaroodhin = saking ridhon rinidon), mingkum, (saking siro kabeh), walataqkulu ( lan ojo podo mateni siro kabeh), angfusakum, (ing piro-piro awak iro kabeh ), innalloha (satuhune Alloh ta’ala), kaana (iku ono ing Alloh), bikum ( kelawan siro kabeh) rohiima (iku akeh welase).

Dalam kitab tafsir Al-Ibriiz menerjemahkan ayat tersebut, yaitu  “Siro kabeh ojo mangan bondho kang hasil saking dalan batalkoyo ribo lan ghosob umpomone. Tetapi bondho kang hasil saking dagang kanthi ridon rinidon iku kepareng. Lan siro kabeh ojo podo ngendat (bunuh diri). Saktemene Alloh Ta’ala iku welas marang siro kabeh”.

Kementrian Agama Republik Indonesia mengartikan ayat tersebut, sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' ayat 29)

Dan di dalam Hadist Nabi, diantara dalil diharamkannya menarik al-muks (pungutan) adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim, Rasulullah saw bersabda “Tidak akan masuk surga orang yang melakukan pemungutan” ( At-Tirmidsi, 1/250: Ibnu Majah, 2313 dan Hakim, 4/102-103: dan Ahmad 2/164-190). Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan mengaruniainya rezeki dari arah yang tidak di sangka-sangkanya. Sebab Allah SWT adalah pencipta yang terbaik, segala ciptaan-Nya dan tidak seorang pun mampu menandinginya, baik kuantitas maupun kualitasnya. 

Manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya hadir ke pentas dunia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jasmani dan rohani.

Al-Quran dengan wawasannya yang amat luas banyak berbicara tentang manusia, kodrat dan kedudukannya dengan kedalaman dan kepekaan cita rasa bahasa Arab, sehingga dalam setiap pernyataannya mengundang para pembacanya untuk bertadabbur, tabashur, tadzakkur dan tafakkur.

Mencegah kemungkaran dengan tangan sebagimana perintah dalam Hadist pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dan instansi yang berwenang untuk mencegah kemungkaran tersebut.

Pernyataan al-Thariq memang sangat logis, yaitu bahwa kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di masyarakat, apabila kemungkaran kolektif seperti problem pungli merupakan salah satu bentuk korupsi di Indonesia, harus ditangani langsung oleh pemerintah dan bekerja sama dengan semua kompenen bangsa. Sebab, tidak mungkin individu-individu tertentu akan berusaha memberantas tradisi korupsi yang terjadi hampir semua lini dan sektor kehidupan. 

Dalam hukum Islam, pungutan liar dapat dipersamakan dengan istilah risywah, bahkan dapat dikategorikan sebagai tindakan ghulul atau al-maksu, khususnya jika pungutan tersebut dijadikan sebagai syarat untuk memperoleh pelayanan. Baik riyswah, ghulul maupun al-maksu ketiganya termasuk perbuatan haram yang sangat dilarang, dan pelakunya akan memperoleh ganjaran dihari akhirat (neraka), Jika tidak meminta maaf dan atau bertobat.

(bersambung)

Hak Pekerja Harian Lepas dan Valensi Pelanggaran Politisi Deltamas-Pengusaha

 

Oleh: Izhar Ma’sum Rosadi* 

Tulisan  ini Pernah tayang pada Selasa, 08 Maret 2022, di https://monologis.id/kopilogis/hak-pekerja-harian-lepas-dan-valensi-pelanggaran-politisi-deltamaspengusaha

 

ADA yang menarik dan sudah menjadi konsumsi publik terkait pemberitaan di media online  yang berjudul “PT Langgeng Jaya Indoteknik Rumahkan Pekerja Tanpa Gaji Tanpa Pesangon” Berita itu tayang pada Jumat 4 Maret 2022 lalu.

Selanjutnya untuk penulisan nama PT tersebut saya lebih nyaman menulisnya dengan singkatan saja, PT LJI. Salah satu bagian tulisan di berita tersebut tersebut menyajikan Narasumber Pekerja PT LJI (yang mana identitasnya dilndungi oleh pihak media tersebut) menyampaikan  bahwa dirinya tidak mengetahui apa alasan di suruh istirahat saja di rumah dan kalau diberhentikan  juga tanpa pesangon. Tidak  ada yang salah pada narasumber tersebut yang mengalami kebuntuan dan menyampaikan suara ke pihak media, sebagai corong suara rakyat yang juga seperti digambarkan Antonio Gramsci bisa menjelma menjadi ’tangan-tangan’ kelompok berkuasa yang punya watak hegemonik. Sementara narasumber dimaksud adalah seorang rakyat (terhinakan dan kurang dihargai) yang mana  suara rakyat adalah Suara Tuhan,

Menelisik lebih tajam atas fenomena di atas (yang cukup menghenyakkan saya sebagai pemerhati) pun mendapatkan informasi bahwa pemilik PT LJI adalah  Jampang Hendra Atmaja, pengusaha yang sukses dan juga berhasil menjadi salah satu anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024, yang sejatinya sebagai wakil rakyat harus tetap berkomitmen mengabdi kepada masyarakat, bisnis etis dan tanpa menggunakan “Tangan Besi” dalam penyelesaian masalah tersebut. Memang, ada pihak yang menghubungi narasumber dan menyampaikan hal di luar nalar manusia, bahwa ‘…….Dia kalau sudah ngucap pasti terjadi” Padahal, hemat saya, Uang bukanlah Tuhannya manusia. Manusia adalah makhluk tuhan, Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan berkata “Jadi maka Jadilah”.

Hak Narasumber sebagai Pekerja Harian Lepas

Narasumber merupakan rakyat kecil, pekerja harian lepas yang layak dibela dan diperjuangkan. Tenaga Kerja Harian terlepas atau kontrak kerja freelance ialah orang yang melakukan tugas tertentu yang dalam soal waktu, volume, dan gajinya didasari pada kehadiran yang dilakukan. Sama seperti dengan karyawan lain, hak-hak pekerja harian lepas juga ditata dalam undang-undang di Indonesia, diantaranya Keputusan Menteri No. 100 Tahun 2004 dan UU ketenagakerjaan yang mengatur berkenaan ketetapan karyawan harian terlepas di perusahaan. Selain itu, sekarang juga sudah berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang juga mengatur tentang pekerja harian lepas. Dalam UU Cipta Kerja diatur ketentuan tentang pesangon bagi pekerja. Sehingga selain hak-hak pekerja harian lepas yang sudah ada sebelumnya, pesangon menjadi salah satu hak yang wajib dipenuhi perusahaan dengan berlakunya UU Cipta Kerja.

Berdasar keputusan dan UU itu, karyawan harian terlepas masuk ke kelompok Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Hak-hak pekerja harian lepas yang wajib di penuhi oleh perusahaan adalah;

Pertama, Memperoleh Gaji,  bahwa sesudah terima pekerjaan dan menuntaskan pekerjaannya secara tepat dan sesuai waktu yang ditentukan, maka hak pekerja harian lepas wajib memperoleh gaji. Penggajian dapat berbentuk unit waktu atau lama waktunya karyawan bekerja dan hasil yang ditangani karyawan.

Kedua, Hak Pekerja Harian Lepas Dalam Hal Jaminan Sosial, bahwa sudah merupakan kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya ke BPJS sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan sebagai berikut: Pasal 11 ayat (1) berbunyi: Pemberi Kerja sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. Pasal 11 ayat (2) berbunyi: Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak mendaftarkan Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan. Pasal 11 ayat (3) berbunyi: Pendaftaran oleh Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan dokumen yang membuktikan status ketenagakerjaannya. Pasal 11 ayat (4) berbunyi: Pekerja yang mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), iurannya dibayar sesuai ketentuan Peraturan Presiden ini. Pasal 11 ayat (5) berbunyi: Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada saat Pekerjanya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan Manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.

Dan yang terakhir adalah Kepastian Pekerjaan dan Tanggung Jawab, sehingga pekerja harian lepas mengetahui apa pekerjaannya dan bagaimana melakukan pekerjaan yang semestinya.

Hal yang Patut Diperhatikan

Untuk itulah, hal yang mesti diperhatikan sebagai Politisi Deltamas-Pengusaha, jangan sampai muncul valensi pelanggaran di dunia usaha yang rawan konflik kepentingan. Valensi menurut Burgoon dan Hale (1998) melibatkan pemahaman atas pelanggaran melalui interpretasi dan evaluasi.

Jika interpretasi dan evaluasi publik internal maupun eksternal sudah memosisikan ada yang dilanggar, bukan tidak mungkin akan mempengaruhi elektabilitasnya dan juga sukar rasanya membangun irisan politik-ekonomi-moral/etik yang dinamis.

 Sebagai pejabat publik seyogianya perlu merenungkan ulang ucapan presiden pertama Filipina di bawah pendudukan Amerika, Manuel L Quezon (1878-1944), yang mengingatkan agar ”loyalitas terhadap partai berhenti ketika loyalitas terhadap negara dimulai”. Ucapan ini dikutip ulang oleh Presiden Amerika Serikat John F Kennedy (1917-1963) untuk menggarisbawahi perlunya komitmen kenegarawanan seorang pejabat publik. Loyalitas menjaga marwah jabatan publik harus di atas urusan komersial milik pribadi.*

 

 

 

 

 

 

Penjabat Bupati Bekasi Harus Berkhidmat pada Penduduk Miskin

Oleh : Izhar Ma’sum Rosadi, Pemerhati Kebijakan Publik, Pendiri dan Ketua Umum Perkumpulan Baladaya 

 (Tulisan ini pernah dipublish di https://trustmedia.id/penjabat-bupati-bekasi-harus-berkhidmat-pada-penduduk-miskin/, pada 15 Mei 2022) 

Menarik untuk mengkritisi tatkala pemerintah kabupaten Bekasi merilis majalah edisi khusus pada tahun 2021 dengan tema besar “Kabupaten Bekasi Rumah bagi Investor”. Dalam laporan utama majalah tersebut, Ridwan Kami, Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa kabupaten Bekasi mewakili wajah Jawa Barat yang disukai dunia. Hal ini mengingat Kabupaten Bekasi sebagai Kawasan Industri Terbesar di Asia Tenggara. Dirinya juga mengurai bahwa apabila nilai ivestasi dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja, maka berdasarkan teori investasi, investasi sebesar 1 trilyun akan berdampak pada penyerapan 1.000 lapangan pekerjaan. Selain itudirinya megilustrasikan kalau investasi 100 triliyun maka setiap tahun akan menghadirkan 100 ribu lapangan pekerjaan. 

Mengkritisi hal tersebut, saya berpandangan bahwa Teori investasi yang disampaikannya tersebut diatas ternyata masih belum memiliki dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja bagi warga kabupaten Bekasi, yang mana tingkat pengangguran masih tinggi yang dapat menyebabkan tingginya angka kemiskinan. Dan bahkan, bak petir disiang hari bolong, BPS Jawa Barat beberapa waktu lalu merilis data bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi meningkat signifikan. Dalam dua tahun terakhir, terdapat lebih dari 53.000 penduduk miskin baru di wilayah dengan kawasan industri terbesar se-Indonesia ini. Bahkan, beberapa penduduk di antaranya tergolong dalam kelompok kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data BPS Jabar 2019, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi mencapai 149.400 jiwa. Jumlah tersebut meningkat signifikan pada 2020 menjadi 186.300 jiwa. Kemudian tren peningkatan kembali terjadi pada 2021 hingga menembus angka 202.700 jiwa. Jika dikalkulasikan, sejak 2019 terjadi peningkatan jumlah pendudukan miskin hingga mencapai lebih dari 53.300 jiwa. Dengan data tersebut, Kabupaten Bekasi masuk dalam sepuluh besar daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak se-Jawa Barat. Tepatnya di peringkat kedelapan. 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka siapapun penjabat Bupati Bekasi yang akan mengisi kepemimpinan di kabupaten Bekasi harus berkhidmat pada penduduk miskin. Untuk diketahui bahwa kata “berkhidmat”kini semakin popular di tengah tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Arti kata berkhidmat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ber.khid.mat [v] (1) berbuat khidmat; bersopan-santun; (2) mengabdi kpd; setia kpd: ~ kpd tanah air adalah kewajiban setiap warga Negara. Sementara untuk memahami makna penduduk miskin, akan diurai dulu makna dari kemiskinan. 

Hall dan Midgley, dalam bukunya “Social Policy for Development” (2004:14) menyatakan bahwa ”Kemiskinan dapat didefenisikan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat”. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa kemiskinan adalah kondisi keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak (seperti keterbatasan dalam pendapatan, keterampilan, kondisi kesehatan, penguasaan aset ekonomi, ataupun akses informasi). Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa kemiskinan adalah kondisi keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak (seperti keterbatasan dalam pendapatan, keterampilan, kondisi kesehatan, penguasaan aset ekonomi, ataupun akses informasi). Kemiskian dapat diukur melalui beberapa cara, misalnya pendekatan moneter. Pengukuran dengan pendekatan moneter dapat dilakukan dengan menggunakan data pengeluaran sebagai pendekatan pendapatan rumah tangga. Kemudian data pengeluaran ini diperbandingkan dengan suatu batas nilai tukar rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Batas ini sering disebut sebagai garis kemiskinan. Penduduk yang pengeluarannya lebih kecil daripada garis kemiskinan ini disebut penduduk miskin. Pemerintah menggunakan garis kemiskinan berdasarkan ukuran dari BPS yang dihitung berdasarkan data Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas). Selain dengan pendekatan moneter, kemiskinan juga dapat diukur dengan aspek lain seperti akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan informasi publik, kepemilikan barang berharga, kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Sebagai contoh, saat ini konsep pertumbuhan dan penganggaran yang memihak orang miskin (pro-poor growth dan pro-poor budgeting) sedang diwacanakan. Pemerintah Pusat memiliki program-program berskala nasional yang telah dan sedang dilaksanakan seperti Jaring Pengaman Sosial, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), PKH, dan BLT. Dan kabupaten Bekasi harus mampu memiliki program Pengentasan Kemiskinan yang memadai pada tiap-tiap indikator yang harus dicapai, misalnya program peningkatan pendapatan pada warga miskin dan kurang beruntung, program peningkatan keterampilan pada warga miskin dan kurang beruntung, program peningkatan kesehatan pada warga miskin dan kurang beruntung, program penguasaan aset ekonomi pada warga miskin dan kurang beruntung, Program peningkatan akses informasi pada warga miskin dan kurang beruntung, program peningkatan akses warga miskin terhadap layanan pendidikan, Program peningkatan akses warga terhadap informasi publik, Program Peningkatan akses warga terhadap kepemilikan barang berharga (Misalnya program PTSL harus dipastikan bebas dari pungli), Program Peningkatan kesempatan warga miskin dan kurang beruntung untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan sebagainya. 

 Siapapun Penjabat Bupati Bekasi 2022-2024 harus mampu berkhidmat pada warga/penduduk miskin dan kurang beruntung di kabupaten Bekasi dan mampu melakukan penanggulangan Kemiskinan Ekstrim. Ia juga harus mampu menjadi teladan bagi bawahannya untuk berkhidmat pada sumpah jabatan dan tupoksi masing-masing, serta berkhidmat pada amanat Undang-Undang, bahwa penanggulangan kemiskinan terkait dengan mandat Undang – Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam beberapa pasal diantaranya pasal 27 ayat (2) " tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ", pasal 28 H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Ayat (2) setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh persamaan dan keadilan. Ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat. Ayat (4) setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang – wenang oleh siapapun. Pasal 34 menyebutkan " fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Pasal tersebut yang semula ayat tunggal, pada amandemen keempat UUD 45 hal tersebut dipertegas lagi dengan menambah ayat-ayat baru, sehingga pasal 34 menjadi empat ayat. Ayat (2) berbunyi " negara mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Penjabat Bupati Bekasi dan Pejabat structural di bawahnya jangan sampai terjebak seperti apa yang diistilahkan oleh Pemikir Prancis, Frederic Bastiat, jika lembaga negara penuh dengan praktik ilegal dan korupsi, negara pun berubah menjadi institusi kleptokrasi. 

Berkhidmatlah pada penduduk miskin. Apapun program kebijakannya haruslah pro penduduk miskin.***

Temuan BPK RI 2005 sd 2021: PR Pemkab Bekasi, Siapapun Pemimpinnya

BPK RI telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Bekasi sejak Tahun Anggaran 2005 s.d 2021. Data BPK RI pada sejak 2005 s.d semester 1 2021 mengungkap bahwa terdapat 367 temuan dengan potensi kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih 123 -an Miliar dan dengan 907 rekomendasi, dengan nilai kurang lebih 85 -an Miliar.

Sampai dengan semester 1 2021, 708 rekomendasi atau 78.1% sudah dilaksanakan sesuai dengan yg direkomendasikan BPK, senilai kurang lebih 66 Miliaran. Ada 161 rekomendasi atau 17.8% senilai kurang lebih 17-an Miliar dilaksanakan tetapi belum sesuai dengan yang direkomendasikan. Dan ada 32 rekomendasi atau 3.5% senilai kurang lebih 1.4 -an miliar belum ditindaklanjuti oleh pemkab Bekasi. Selanjutnya, ada 6 rekomendasi atau 0.7% tidak dapat ditindak lanjuti. Jadi baru hanya 63-an miliar yang rekomendasinya ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah/negara. Sebagai warga kabupaten Bekasi dan Ketua Umum Perkumpulan BALADAYA, saya berharap agar pemkab Bekasi, SIAPAPUN PEMIMPINNYA, dapat melaksanakan semua rekomendasi 100 %, agar bermanfaat bagi warga kabupaten Bekasi. Selain itu juga, dengan 100% nya pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi, Pemkab Bekasi akan menjadi lebih berwibawa ran akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah. Itu merupakan PR (Pekerjaan Rumah) Pemkab Bekasi, siapapun pemimpinnya.

Do'a Netizen dan Tiga Level Tantangan Dani Ramdan

Hal menarik di fase awal kepemimpinan Dani Ramdan di kabupaten Bekasi adalah gebrakannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang “Makin Berani” di kabupaten Bekasi. Dani Ramdan akan menjadi Penjabat Bupati Bekasi hingga satu tahun mendatang, terhitung sejak tanggal dilantik dan ini merupakan kali kedua dirinya menjadi penjabat Bupati Bekasi. Dalam satu minggu bekerja, dirinya mendapat penilaian Netizen yang berkomentar dan doa di akun resmi media sosial Pemerintah Kabupaten Bekasi. Salah satunya “Mantab pak, dari blusukan sampai sidak kedisplinan PNS…Semangat kerja kerja kerja bapak seperti pak jokowi…. Semoga kelak bapak terpilih jadi bupati, walikota, gubernur bahkan presiden,” kata @sidiq*** Tak mudah memang mengurai benang kusut persoalan di Kabupaten Bekasi. Birokrasi kerap menjadi taman labirin di mana warga Kabupaten Bekasi kerap berputar-putar tak tahu jalan keluar yang tepat. Kini, Dani Ramdan telah memulai perjalanan tuganya yang terjal, sekaligus mengambil tantangan kerasnya atmosfer kekuasaan. 

 Prematur jika mengatakan Dani Ramdan sukses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang “Makin Berani”! Namun, beberapa indikator awal membuat lampu harapan yang lama redup dan nyaris gelap gulita mulai menyala—meski masih remang-remang. Gaya kepemimpinan sosok di puncak birokrasi Kabupaten Bekasi inilah yang menghidupkan asa perubahan. Dani Ramdan sibuk berjibaku mengeluarkan jurus verbal namun santun, pendekatan komunikasi transaksional, bahkan psywar dengan publik, baik internal maupun eksternal. Internal seperti jajaran dinas di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi. Eksternal, salah satu misal,seperti pengelola limbah. Ibarat permainan bola, Ia menjadi striker yang setiap saat tak hanya harus bermanuver kreatif namun cantik, namun juga seperti pemain bertahan yang menjadi garda pertahanan birokrasi agar tak mudah dijebol para “penguasa kegelapan”. 

Tentu Dani Ramdan bukan dewa, bukan pula superman! Ia hanya manusia biasa yang dituntut bekerja dengan cara-cara yang tidak biasa. Ini pun menjadi tanggung jawabnya karena secara sadar dan sukarela ia menerima penahbisan diri sebagai pemimpin Kabupaten Bekasi dengan kompleksitas persoalan. 

Ada tiga level tantangan Dani Ramdan yang wajib ia urai. 

Pertama, di level makro tantangan baginya adalah mengubah watak sekaligus wajah kepemimpinan Pemkab Bekasi yang elitis-birokratis ke teknokratis-humanis-kolaboratif. Jika para elite di Pemkab Bekasi memiliki komitmen pada good governance dan clean government, langkah teknis beragam program oleh seluruh staf Pemkab Bekasi dan rekanan dari pihak swasta akan bermuara pada output yang sama: kebermanfaatan birokrasi untuk warga kabupaten Bekasi. Dani Ramdan harus berkaca dari Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, yang serapannya rendah. Berdasarkan pada identifikasi penulis terhadap data Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Kabupaten Bekasi yang diterbitkan Oleh BPK RI, bahwa Anggaran Belanja Modal Kabupaten Bekasi TA 2021 adalah sebesar Rp965.228.055.365,00 dan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 telah direalisasikan sebesar Rp92.119.144.755,00 atau 9,54% dari anggaran. Anggaran Belanja Barang/Jasa TA 2021 adalah sebesar Rp2.514.455.696.140,00 dan sampai dengan 31 Oktober 2021 telah direalisasikan sebesar Rp1.293.940.343.894,00 atau 51,46% dari anggaran. Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) TA 2021 adalah sebesar Rp178.003.812.154,00 dan sampai dengan 31 Oktober 2021 telah direalisasikan sebesar Rp53.894.057.213,00 atau 30,28% dari anggaran. Selain serapannya yang rendah, BPK RI juga menemukan sejumlah temuan, diantaranya; Kekurangan Volume Sebesar Rp134.935.232,60 atas Sembilan Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Karya (SDABMBK), Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR; Pertanggungjawaban Belanja Sewa Hotel pada Enam OPD (Badan Kesbangpol Bappeda Dinas Arpusda Dinas KUKM Dinas Sosial Dinas Pendidikan) tidak Senyatanya Sebesar Rp239.585.000,00; Kelebihan Pembayaran atas Realisasi Belanja Modal dan Barang untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat Sebesar Rp211.836.158,01 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan, Permukiman, dan Pertanahan (PRKPP); Kekurangan Volume atas Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) TA 2021 Sebesar Rp471.710.676,82; Kekurangan Volume atas Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jembatan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Karya (SDABMBK) TA 2021 Sebesar Rp692.761.145,83; dan Belanja Makan Minum Karantina Covid-19 pada Dinas Sosial Melebihi Standar Biaya Daerah Sebesar Rp103.036.885,00. Dalam paragraph penjelas, BPK RI menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan, salahsatunya, Pihak Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD tidak mematuhi ketentuan standar biaya yang telah ditetapkan dalam menentukan harga satuan dalam kontrak kegiatan dan tidak melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2022, sebagaimana dilansir oleh proaksinews.com (1/622) bahwa memasuki akhir triwulan ke-II, realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi pun tercatat baru mencapai 23,95%. Dari serapan tersebut, tantangannya adalah Dani Ramdan sudah sepatutnya segera melakukan upaya untuk dapat mengoptimalkan kinerja penyerapan anggaran di masing-masing perangkat daerah, dengan target penyerapan yang maksimal dan pengendalian yang maksimal pula. Dani Ramdan perlu membangun Integritas dan Nilai Etika ASN dengan secara khusus menyusun aturan perilaku (code of conduct). Inspektorat menjadi unit khusus yang berfungsi sebagai penegak aturan disiplin pegawai. Pegawai yang melanggar aturan dan kebijakan dikenakan sanksi dan dikomunikasikan terkait konsekuensi dari sanksi tersebut. Majelis kode etik PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi harus dapat dimaksimalkan kinerjanya untuk memeriksa dan memutuskan PNS yang disangka melanggar kode etik untuk selanjutnya menyampaikan keputusan yang diambil kepada Dani Ramdan, sebagai Penjabat Bupati Bekasi dan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS bersangkutan. Pengelolaan pemerintah yang baik dan bersih merupakan salah satu hal yang paling baik dalam menunjang proses pelaksanaan anggaran dan realisasi belanja daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah sebaiknya memerlukan mekanisme sistem yang baik dalam proses mengelola dana publik agar tidak terjadi permasalahan yang bisa saja terjadi setiap waktu. Anggaran yang sudah disetujui diharapkan agar bisa diserap dengan baik oleh pemerintah daerah agar dana tersebut dapat dipergunakan langsung untuk kegiatan pemerintahan dalam pelayanan publik di kabupaten Bekasi. 

Kedua, di level mezo ada empat tantangan utama, yakni soal transparansi pemerintahan, pola komunikasi birokrasi dengan warga kabupaten Bekasi, pola hubungan antara Pemkab Bekasi dengan pemerintahan pusat dan pemerintah-pemerintah daerah sekitar,serta relasi kuasa antara Dani Ramdan dengan DPRD Kabupaten Bekasi. Saya mengapresiasi atas suksesnya menciptakan atmosfer partisipatoris dan harmonis pada pola komunikasi birokrasi dengan warga kabupaten Bekasi, pola hubungan antara Pemkab Bekasi dengan pemerintahan pusat dan pemerintah-pemerintah daerah sekitar, dan relasi kuasa antara Dani Ramdan dengan DPRD Kabupaten Bekasi. Namun dalam hal transparansi pemerintah sudah sepatutnya diperbaiki. Pasalnya, sebagai misal, awal Mei yang lalu, penulis pernah meminta informasi ke Satpol PP Kabupaten Bekasi dan Ketua Forum RW Kelurahan Wanasari Cibitung, terkait anggaran pembongkaran bangli di jalan raya Bosih, namun tidak mendapat jawaban sama sekali. Dani Ramdan harus membangun transparansi. Transparansi bisa menjadi shock therapy bagi para pemain yang nyaman dengan rezim ketertutupan informasi di lingkungan birokrasi pemkab Bekasi. Akses informasi untuk publik bisa menjadi salah satu upaya memutus praktik korupsi yang menjadi pintu masuk kleptokrasi. Mata rantai kongkalikong antara para pejabat eksekutif, legislatif, dan pengusaha kotor akan memuai dan putus jika birokrasi transparan dan akuntabel. Transparansi penting sebagai bagian dari literasi politik warga. Akses informasi tak sekadar memberi pengetahuan, tapi juga sikap politik warga agar mereka berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Dan Ketiga, tantangan di level mikro, terkait hal-hal teknis berbagai kerja leading sector seperti; Pengembangan Wilayah (Pengelolaan Penataan Ruang Wilayah, pengelolaan Dana Desa); Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (Pengelolaan Zakat dan Infak); Penguatan Infrastruktur melalui Pembangunan Infrastruktur Gedung/Bangunan dan Jalan/Jembatan, dan Penyediaan Air Minum); Pembangunan Lingkungan Hidup (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Medis melalui pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT), Pengelolaan Sampah Daerah); Penanggulangan Prabencana; Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Perkreditan, Pengelolaan BUMD, Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah serta pengelolaan CSR); Pembangunan Sumber Daya Manusia (Data Kependudukan, Perlindungan Sosial, Pengelolaan Hibah & Bantuan Sosial); Pembangunan Berkelanjutan dalam Memperkuat Kapasitas Inti Kesehatan/SDGs (Tata Kelola Pelayanan Rawat Inap dan Layanan Penunjangnya, Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas; Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan Penanggulangan Pengangguran serta penanggulangan Kemiskinan); dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri & Dunia Kerja. Sekedar memberikan contoh, misalnya dalam revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, Dani Ramdan wajib mampu mengurangi gap antara si Miskin dengan si Kaya. Dalam pengelolaan Dana Desa, Dani Ramdan mampu mendorong Dana Desa untuk berkontribusi bagi pengurangan pengangguran dan kemiskinan di level desa; dalam Program PTSL, Dani Ramdan harus mampu mendorong Kantah Kab Bekasi menyusun target PTSL per tahun dengan memperhatikan target luasan legalisasi bidang tanah yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan membebaskan PTSL dari pungutan illegal dan cara cara curang oknum pelaksana program; dalam Penanggulangan Pengangguran dan penanggulangan Kemiskinan) Ia harus mampu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri & Dunia Kerja. Sepanjang pemantauan penulis bahwa Dani Ramban turut mendampingi Sekjend Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam agenda Selebrasi Kerjasama Indonesia-Perancis di SMKN 1 Cikarang Selatan(2/6/22). Hal itu merupakan upaya nyata Dani Ramdan dan memang patut diapresiasi. Namun, tugas besar tetap menanti, Dani Ramdan wajib menyusun Peta Jalan Revitalisasi SMK yang ada di kab Bekasi sebagai panduan dalam pengembangan pendidikan kejuruan di kab Bekasi, khususnya bagi para guru dan tenaga kependidikan, pengelola pendidikan, industri dan dunia kerja, serta para pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat menghasilkan lulusan SMK yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Selain itu, Dani Ramdan juga wajib menjamin Mutu Pendidikan SMK di kab Bekasi Selaras dengan Industri dan Dunia Kerja serta membangun Sistem Informasi Pasar Kerja dan Tracer Study yang Terintegrasi. 

Jika ketiga tantangan tersebut dilaksanakan dengan dengan baik dan konsisten secara partisipatoris dan kolaboratif, bukan mustahil doa Netizen di atas dapat terkabul. Semoga! (*Penulis adalah warga kabupaten Bekasi mukim di desa Segarajaya, Ketum Perkumpulan BALADAYA, dapat dihubungi melalui izhar.mr@gmail.com, 3/6/2022)

Marzuki, bisa Transparan?

Oleh: Izhar Ma'sum Rosadi 

Kita tentu masih ingat bagaimana ruang publik pemberitaan media disesaki dengan adanya pimpong transparansi anggaran Covid 19. "Dinkes “Colek” Inspektorat, Transparansi Anggaran Covid Kabupaten Bekasi Dipimpong " (karawangbekasi.jabarekspres.com, 19/4/21) merupakan judul berita yang menyesak dada dan membangkitkan naluri kritis. Alih-alih transparan dalam penggunaan dana covid 19 Tahun anggaran 2020, justru yang terjadi blunder transparansi anggaran tersebut. Kabupaten Bekasi kini telah memiliki pemimpin baru, H. Ahmad Marzuki, wakil bupati Bekasi. Sebagai pemimpin baru tentu memberikan harapan baru bagi warga agar tercipta penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih transparan. Pemerintahan transparan (terbuka) dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dikatakan transparan apabila dalam penyelenggaraan kepemerintahannya mudah diakses atau diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa memantau sekaligus mengevaluasi kinerja pemerintah. 

Merujuk pada teori keagenan (Agency Teory) bahwa teori ini merupakan landasan yang digunakan untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah terkait hubungan antara pemilik bisnis dengan orang yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan bisnis tersebut yang selanjutnya disebut agen. Dalam konteks pemerintahan daerah, rakyat bertindak sebagai prinsipal atau pemilik modal yang kemudian diwakilkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan yang berlaku sebagai agen atau manajer yaitu pemerintah yang dalam prosesnya, Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan di daerah. Sejalan dengan teori keagenan, masyarakat sebagai pemilik sumber daya akan meminta pemerintah selaku manajer atau pengelola untuk menunjukkan transparansi. Setidaknya ini dilakukan melalui publikasi baik melalui website resmi, papan pengumuman maupun media massa, dengan mempertimbangkan kemudahan aksesibilitas warga. 

Mandat keterbukaan informasi publik telah ada seiring Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu juga telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam aturan tersebut, pemda wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan harus mudah diakses masyarakat. Informasi tersebut setidaknya memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan, Hal ini memiliki urgensi untuk mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat. Menuju kepada pemerintahan daerah yang terbuka memerlukan komitmen integritas yang baik dari Kepala Kepala OPD dan Kepala Daerah. Kita seharusnya menyudahi 'Drama Pimpong Transparansi', sebagaimana disampaikan sebagai ilustrasi contoh yakni Dana Covid 19 TA 2020 yang toh pada akhirnya berdasarkan pada Audit BPK RI, menemui masalah, diantaranya gagal paham surat edaran menteri keuangan terkait pembebasan pajak atas belanja kebutuhan covid 19, yang berdampak pada kelebihan bayar kepada pihak penyedia. 

Kita ketahui bahwa kabupaten Bekasi telah memiliki pemimpin baru, Marzuki, wakil Bupati Bekasi. Hadirnya Pemimpin baru ini tentu membawa harapan baru bagi masyarakat. Bekasi Transparan seharusnya dapat terlaksana dalam 100 hari kerja Marzuki, sebagaimana yang ia gaungkan bahwa dirinya akan mencetak sejarah dalam 100 hari kerja. Transparan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan aksi baik dan ini juga merupakan kewajiban dan amanat undang-undang, dari pada harus terjebak dalam 'kubangan" fenomena pingpong transparansi dan 'petak umpet' pengelolaan keuangan daerah.*

POTENSI HOAX INFORMATION BY SOURCER PADA BERITA MEDIA SOSIAL HUMAS PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI; Kritik atas Diraihnya Penghargaan PRIA Awards 2019

Oleh : Izhar Ma’sum Rosadi

(Kritikus, Aktivis, Ketum LSM BALADAYA, Warga Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kab Bekasi)

Pendahuluan

Pada 28 Maret 2019 yang lalu, Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi Raih penghargaan Bronze winner bidang media sosial sub kategori pemerintah daerah, dalam acara Public Relations Indonesia Awards (PRIA ) 2019. PRIA merupakan penghargaan ajang bergengsi dan komprehensif bagi pelaku kehumasan di Indonesia. Humas atau Hubungan Masyarakat seringkali diistilahkan dengan Public Relations atau PR. Salah satu kerja humas adalah publisitas. Publisitas merupakan alat yang penting bagi kegiatan kehumasan di dalam aspek perekayasaan opini publik terhadap suatu lembaga di dalam pembentukan citra seperti yang diungkapkan Anwar (1974) bahwa publisitas merupakan salah satu kegiatan humas di dalam hal memberikan penerangan kepada publiknya. Di dalam hal ini publisitas merupakan teknik penyampaian informasi yang mengandung nilai serta unsur-unsur berita yang disusun sedemikian rupa hingga dapat menarik perhatian khalayak di dalam mengetahui persuasi bagi kepentingan seseorang, instansi, organisasi, atau  suatu badan. Tak hanya pada organisasi swasta, di instansi pemerintah daerah pun terdapat humas. 

Sam Black  menyebutkan di dalam (Effendy, 2006) bahwa ada empat tujuan utama humas pemerintahan daerah, yakni, pertama, Memelihara penduduk agar tahu jelas mengenai kebijaksanaan lembaga beserta kegiatannya sehari-hari; kedua, Memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pandangannya mengenai proyek baru yang penting  sebelum lembaga mengambil keputusan; Ketiga, Memberikan penerangan kepada penduduk mengenai cara pelaksanaan sistem pemerintahan daerah dan mengenai hak-hak dan tanggung jawab mereka; dan terakhir, Mengembangkan rasa bangga sebagai warga negara. Humas pemerintah daerah kabupaten Bekasi, melalui media sosial website resminya, dapat berperan menyebarluaskan kebijakan pembangunan pemerintah menjadi pesan pembangunan. Namun, humas pemerintah kabupaten Bekasi pada 14 Februari 2019 merilis berita dengan judul” “DISPERKIMTAN TAGIH KEWAJIBAN PENGEMBANG SOAL FASOS FASUM”. Berdasarkan pada pengamatan awal, peneliti melihat adanya kelemahan dalam akurasi data dari narasumber, yang dapat menyebabkan sesat informasi ditengah-tengah harapan masyarakat akan meningkatnya kinerja pemerintah dalam pelayanan lingkungan perumahan yang memadai.

Melalui artikel ini penulis mencoba menggambarkan Potensi Hoax Information by Sourcer pada Berita Media Sosial Humas Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi; Kritik atas Diraihnya Penghargaan PRIA Awards 2019. Uraian dilakukan berdasarkan hasil analisis isi berita terhadap bahan primer dan sekunder yang berhasil diinventarisasi serta sumber pustaka lainnya yang berhasil ditelusuri.

Pokok permasalahan yang dicoba diulas dalam tulisan ini adalah Bagaimana kecenderungan potensi hoax information by sourcer pada berita “DISPERKIMTAN TAGIH KEWAJIBAN PENGEMBANG SOAL FASOS FASUM “.

Sebelum masuk pada pembahasan, ada baiknya melihat metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan melalui kajian literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis bagaimana kecenderungan potensi hoax information by sourcer pada berita “DISPERKIMTAN TAGIH KEWAJIBAN PENGEMBANG SOAL FASOS FASUM “.sehingga bisa memberikan sentuhan penting bagi perubahan sosial di kabuopaten Bekasi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang operasionalisasinya berkisar pada pengumpulan data, pengolahan data dan penafsiran data yang diberi makna secara rasional dengan tetap memegang prinsip-prinsip logika sehingga terbentuk kesimpulan yang holistik. Tujuan lain dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan, faktual dan akurat mengenai faktafakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian eksploratif bersifat terbuka bertujuan untuk membangun suatu teori setelah melalui pengamatan empiris. masalah konseptual entang analisis isi berita. Tentu, agar kita bisa membedakan fakta dengan opini, dengan menganjurkan agar pembaca berita untuk tidak menelan mentah-mentah ucapan seorang narasumber yang dikutip oleh situs berita.

Memahami hoax

Hoaks sesungguhnya bukanlah fenomena baru. Kata hoaks jika ditelusuri dari sejarah asal katanya pertama kali populer digunakan pada pertengahan hingga akhir abad ke-18. Berasal dari kata yang kerap digunakan para pesulap yakni hocus pocus. Istilah hocus pocus sendiri pertama kali muncul awal abad ke-17. Dalam Cambridge Dictionary (2017), disebutkan hoaks adalah rencana menipu sekelompok besar orang. Intinya hoaks adalah informasi yang tidak berdasarkan fakta atau data, tetapi tipuan dengan tujuan memperdaya masyarakat dengan model penyebaran informasinya yang masif.

Dengan demikian, ada dua karakter menonjol dari hoaks ini, yakni selalu direncanakan dan kebohongannya ditunjukkan untuk memapar banyak orang dalam waktu bersamaan. Strategi mengelola bisnis hoaks dilakukan terencana, terorganisasi, dan memanfaatkan ceruk 'pasar' konsumen dan produsen informasi di media sosial yang abai dengan literasi digital, literasi informasi dan juga literasi politik. Kalau ilihat dari modusnya, para pelaku bukan semata-mata mahir menebar berita palsu, ujaran kebencian, dan 'menggoreng' isu, mela inkan juga terkoneksi ke jejaring politik dan sepertinya punya stelsel aktif para petualang di belakang layar.

Model hoax ini sangat berbahaya bagi masa depan Kabupaten Bekasi. Terutama, Modus hoax untuk

mendapatkan pasar karena tiga faktor. Pertama, pola konsumsi dan distribusi informasi di media daring yang memindahkan cara bercerita dan bertukar gosip serta rumor dari mulut ke mulut menjadi tautan informasi yang menyesaki lini massa media sosial. Tak dimungkiri, meminjam istilah Walter Fisher, sebagaimana dikutip Julia T Wood, Communication Theories in Action (2004), manusia adalah homo narrans alias makhluk pencerita. Kerap kali, karena keinginan bercerita dan bergosip yang tak diimbangi dengan literasi digital, informasi, dan politik inilah, warga internet (netizen) menjadi mata rantai bekerjanya penggiat hoaks. Kedua, cara berkomunikasi yang diarahkan mental bigot. Istilah bigot merujuk pada orang yang memiliki dasar pemikiran bahwa siapapun yang tak memiliki kepercayaan yang sama dengan dirinya adalah orang atau kelompok yang salah. Ketiga, agenda politik yang berimpitan dan tidak dibarengi dengan kedewasaan dalam menyikapinya. Salah satu referensi agar seseorang memiliki literasi informasi memadai, dapat mengadopsi dari Seorang guru,

Scott Bedley mengajar kepada murid muridnya untuk menggunakan 7 cechk list saat mereka membaca artikel di media sosial atau internet. (Ina, 2019)

1. Apakah kamu mengetahui sunber dari berita? Apakah sumbernya berasal dari berita yang terkemuka?

2. Bagaimana kamu membandingkan berita itu dengan apa yang telah kamu ketahui?

3. Apakah informasi atau berita itu masuk akal? Apakah kamu memahami informasi itu?

4. Apakah kamu sudah memverifikasi berita itu dengan tiga tau sumber-sumber yang linnya yang dapat

dipercaya?

5. Apakah para ahli dlma bidng it telah dihubungi untuk memberikan informasi yang otentik?

6. Apakah informasi itu akurat?

7. Apakah informasi itu hanya sebuah copy paste?

Memahami Analisis Isi

Kerlinger (Flournoy, 1989) mengatakan bahwa Analisis isi adalah suatu metode untuk mengamati dan mengukur isi komunikasi. Tidak seperti mengamati langsung perilaku orang atau meminta orang untuk menjawab skala-skala, atau mewawancarai orang. Sang peneliti mengambil komunikasi-komunikasi yang telah dihasilkan oleh orang dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang komunikasi-komunikasi itu. Guido Stempel juga menguraikan “Analisis isi sebagai sistem formal untuk melakukan sesuatu yang dilakukan oleh kita semua secara informal tetapi tidak sering-sering, menarik kesimpulan-kesimpulan dari pengamatan-pengamatan isi.”

Pada salah satu strategi penulisan humas untuk merancang suatu pesan di dalam bentuk informasi atau berita, Harwood Childs mengatakan (Ruslan, 2004) sebagai komunikator handal diperlukan untuk mengemukakan suatu fakta yang jelas dan rasional di dalam mengubah opini publik melalui berota atau statement yang dipublikasikan. Untuk melihat profil wacana selalu mengandalakan adanya pembicaraan atau penulisan oleh sebab itu peneliti menggunakan model analisis Halliday (Kriyantono,2006) yang mencakup tiga unsur yakni:

a. Medan wacana (field of discourse): tindakan social yang sedang terjadi atau dibicarakan, aktivitas di mana para pelaku terlibat didi dalamnya, serta praktik-praktiknya yang terlihat di dalam teks.

b. Pelibat wacana (tenor of discours): pihak-pihak (pembicara dan sasaran) yang terlibat di dalam pembicaraan serta kedudukan dan hubungan diantara mereka. Termasuk menunjuk pada orang-orang itu, kedudukan dan peranan mereka. Dengan kata lain, siapa saja yang dikutip dan sebagaimana sumber itu digambarkan sifatnya.

c. Mode wacana (mode of discourse): pilihan bahasa,termasuk gaya bahasa yang digunakan bersifat eksplanatif, deskriptif, persuasive, hiperbolis, dan lainnya serta bagaimana pengaruhnya.

Kajian penelitian ini merujuk pada kerangka konseptual di atas, untuk kemudian membahasnya pada bagian pembahasan mengenai analisis isi berita berikut ini.

Potensi Hoax Information by Sourcer pada Berita Media Sosial Humas Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi; Kritik atas Diraihnya Penghargaan PRIA Awards 2019

a. Analisis Isi Berita Humas Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi mengenai Fasos Fasum

Pada 14 Februari 2019 humas dan protokoler sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi telah merilis berita dengan judul” PEMKAB BEKASI TAGIH FASOS FASUM DARI PENGEMBANG”. Adapun ini berita tersebut adalah sebagai berikut :

“BEKASI – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menagih janji para pengembang perumahan setempat untuk segera menuntaskan kewajibannya.

"Kewajiban yang harus dipenuhi pengembang adalah ketersediaan lahan fasilitas social dan fasilitas umum (fasos dan fasum) untuk diserahkan kepada kami," kata Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan di Cikarang, seperti dilansir dari Antara, Selasa (19/2) malam.

Ia menjelaskan, perihal lahan fasos dan fasum sebenarnya telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009. Yakni pengembang wajib menyerahkan lahan fasos dan fasumnya kepada pemerintah.

"Kita sudah panggil dankita imbau para pengembang perumahan, namun masih saja banyak yang belum memenuhi kewajibannya," kata dia.

Dari total ratusan pengembang perumahan yang menjalankan usahanya di Kabupaten Bekasi, sejauh ini baru 36 pengembang yang sudah menyerahkan lahan fasos dan fasum kepihaknya.

"Bahkan keberadaan pengembang di sini sudah berpuluh-puluh tahun, sementara Dinas kami baru dua tahun berdiri. Makanya akan terus kita tata dan monitor seluruhnya agar data kita valid," jelas Iwan.

Menurutnya, kelemahan pemerintah daerah untuk menertibkan persoalan ini adalah tidak adanya penerapan sanksi di dalam regulasi yang mengaturnya.

Sanksi yang dimaksudkan itu apakah masuk dalam pidana atau perdata bagi pengembang yang enggan menyerahkan lahan fasos dan fasum atas lahan yang mereka kerjakan.

"Ini yang membuat kami kesulitan untuk memaksa mereka menyerahkan lahan fasos dan fasum, tidak ada kejelasan mengenai sanksi karena tidak diatur dalam Permendagri itu sendiri," jelasnya.

Ia menambahkan, di tahun 2018 saja, dari enam pengembang yang dipanggil pihaknya, baru satu pengembang  yang menyatakan kesanggupannya untuk merealisasikan penyerahan lahan tersebut. 

Iwan menargetkan pada tahun 2019 ini, minimal ada 10 pengembang yang menyerahkan kewajiban fasos dan  fasum kepada pemerintah daerah. 

"Karena mereka sudah seharusnya menyerahkan saat awal mengurus perizinannya," tandas Iwan. 

(JendaMunthe)” 

Analisis isi adalah suatu metode untuk mengamati dan mengukur isi komunikasi (Kerlinger Flournoy, 1989. Peneliti mengambil komunikasi-komunikasi yang telah dihasilkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang komunikasi-komunikasi itu. Penelit imenggunakan model analisis Halliday (Kriyantono,2006) yang mencakup tiga unsure yakni:

1. Berdasarkan pada Medan Wacana (field of discourse)

Memberikan keterangan kepada media dan mempublikasikannya melalui media merupakan sebuah tindakan sosial. Disperkimtan memberikan keterangan tentang pemerintah daerah kabupaten bekasi menagih fasos fasum ke pengembang yang ada di Kabupaten Bekasi ke media Antara dan selanjutnya dikutip oleh Humas dan protokoler pemeritah daerah kabupaten bekasi dengan mem publish nya melalui website Https://humas.bekasikab.go.id

2. Pelibat wacana (tenor of discourse)

Pihak-pihak (pembicara dan sasaran) yang terlibat di dalam pembicaraan adalah Kepala Disperkimtan

Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan. Dan sasaran pembicaraan adalah para pengembang, serta publik pembaca berita.

Harwood Childs mengatakan (Ruslan, 2004) sebagai komunikator handal diperlukan untuk mengemukakan suatu fakta yang jelas dan rasional di dalam mengubah opini publik melalui berita atau statement yang dipublikasikan. Dalam hal materi yang disampaikan oleh Kadisperkimtan memunculkan bias informasi.

Seperti pada kutipan dibawah ini.

“Menurutnya, kelemahan pemerintah daerah untuk menertibkan persoalan ini adalah tidak adanya

penerapan sanksi di dalam regulasi yang mengaturnya.

Sanksi yang dimaksudkan itu apakah masuk dalam pidana atau perdata bagi pengembang yang enggan menyerahkan lahan fasos dan fasum atas lahan yang mereka kerjakan.

"Ini yang membuat kami kesulitan untuk memaksa mereka menyerahkan lahan fasos dan fasum, tidak ada kejelasan mengenai sanksi karena tidak diatur dalam Permendagri itu sendiri," jelasnya.”.

Kehandalan komunikator tidak nampak dalam hal seperti pada frasa yang dicetak tebal di atas. Sebagai seorang kepala dinas yang menangani fasos fasum (leading sector) seharusnya menyampaikan dalam keterangannya bahwa pemerintah derah kini sudah tidak lemah lagi karena pemerintah daerah kabupaten Bekasi telah mengundangkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan, Rumah Susun dan Perniagaan di Kabupaten Bekasi, yang sudah mengatur mengenai kejelasan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana denda.

3. Mode wacana (mode of discourse)

Pilihan bahasa,termasuk gaya bahasa yang digunakan bersifat eksplanatif, Kewajiban yang harus dipenuhi pengembang adalah ketersediaan lahan fasilitas social dan fasilitas umum (fasos dan fasum) untuk diserahkan kepada kami," kata Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan di Cikarang, seperti dilansir dari Antara, Selasa (19/2) malam”

Namun, Bahasa ekplanatif tersebut miskin kesahihan dalam konteks sudah diundangkannya perda fasosfasum. Bahasa ekplanatif yang miskin kesahihan tentunya berdampak bagi pembaca publik di kabupaten Bekasi.

b. Potensi Hoax Information by Sourcer

Informasi hoax yang diberikn oleh narasumber dalam berita yang dikaji adalah bahwa lokus waktu ,

yang mana pada saat keterangan kepada wartawan diberikan, Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan, Rumah Rusun, dan Perniagaan di Kabupaten Bekasi telah diundangkan. Namun narasumber masih mengacu pada peraturan menteri tentang fasos fasum yng memeang tidak ada sanksi terhadap pengembang yang tak tertib. Berbeda dengan permendagri tentang fasos fasum, perda kab bekasi tentang fsos fasum telah memuat pasal tentang sanksi jika terjadi pelanggaran. Informasi yang tak akurat dan sampai kepada khalayak justru akan membuat blunder dan meresahkan.

Setiap hari masyarakat menerima informasi dari berbagai saluran media. Baik dari milik swasta maupun pemerintah. Informasi yang diterima kadang-kadang tidak dperiksa lagi, tetapi langsung diserap sebagai bagian dari kebenaran. Masyarakat kadang-kadang tidak memiliki waktu untuk mencerna kebenaran informasi tersebut, sehingga apa yang telah beredar di media massa diterima sebagai satu kebenaran. Apabila diperiksa secara seksama,mereka yang melontarkan informasi itu memiliki motivasi dan sejumlah tujuan yang belum diketahui penerima informasi. Jika tidak mengetahui fakta sebenarnya tentang informasi itu, masyarakat akan sulit sekali mendapatkan gambaran yang utuh dan benar. Misalnya, Disperkimtan yang sebenarnya mengetahui bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang tentang Penyelenggaraan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan, Rumah Rusun, dan Perniagaan di Kabupaten Bekasi telah diundangkan.

Berdasarkan kajian di atas, ada hal fundamendal lain yang harus dijadikan kerja bersama untuk merestriksi hoax information by sourcer. Narasumber harus ditingkatkan kehati-hatiannya dalam memberikan pernyataan. Masyarakat juga perlu menguatkan daya tahan diri, dalam menghadapi paparan informasi yang berlimpah setiap saat. Untuk menguatkan daya tahan tersebut, diperlukan inokulasi komunikasi. William J McGuire sebagaimana dikutip di bukunya Pfau, The Inoculation Model of Resistance to Influence (1997), menganalogikan proses ini seperti di dunia medis. Orang menyuntik vaksin untuk merangsang mekanisme daya tahan tubuhnya. Jika Anda memiliki daya tahan tubuh kuat, tentu tak akan mudah terserang penyakit. Pun demikian dalam proses berkomunikasi. Proses memberi vaksin tersebut, tiada lain adalah literasi digital. Konteks literasi digital itu adalah kemampuan menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital seperti media daring dengan tiga landasan utama yakni pengetahun, skill dan sikap. Pengetahuan untuk menjadi penyaring sebuah informasi itu masuk akal atau tidak, punya landasan argumentasi, data, fakta atau tidak. Skill untuk mengakses dan membandingkan antara satu informasi dengan informasi lain dari sumber-sumber yang kredibel.

7 (tujuh) daftar cek lis nya Scott Bedley dapat menjadi acuan untuk menyaring informasi. Sikap ajek dan tegas yang diperlukan untuk memastikan bahwa baik sebagai pembuat/penggiat maupun penyebar akan bertanggung jawab secara sosial atas informasi yang dipertukarkan. Jangan pernah menoleransi apa pun bentuk hoaks! 

Penutup

Sebagai petugas humas atau Public Relations Agent pada bagian Humas dan protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi tentu harus memenuhi prasyarat kemampuan di bidang kehumasan, termasuk literasi digital, literasi informasi. Juga kemampuan untuk memdalami kapabilitas Narasumber berita. Narasumber berita merupakan salah satu unsur kelengkapan berita. Narasumber berita harus memberikan keterangan/informasi sesuai dengan fakta, sehingga bukan hoax yang menyesatkan. Jangan kemudian PR Agent justru terjebak dalam menyediakan informasi rilis berita yang tidak memiliki keakuratan informasi. Dan justru malah mendapatkan perhargaan dari PIRA 2019.

Berdasarkan hal tersebut, hasil kajian penelitian ini merekomendasikan, sebagaimana Ridwan Kamil (2019) tuturkan di media daring, bahwa Humas kabupaten Bekasi harus diisi dengan yang mengerti kemajuan. Public relations ini harus diisi orang yang paham dinamika kemajuan. Tidak boleh orang yang kuper, kira kira begitu! Selain itu selazimnya PR Agent Humas pemerintah kabaupaten Bekasi meningkatkan kemampuannya dalam menilai sebuah informasi, layak di publish ataukah tak layak (*)